Ongkos Logistik Mahal, Pegatron Batal Tambah Investasi di Batam
Biaya logistik yang mahal masih menjadi permasalahan investasi di Batam. Bahkan perakit iPhone yakni Pegatron Corporation sampai batal menambah investasinya di kawasan ini.
Direktur Utama PT Sat Nusapersada Tbk Abidin Hasibuan mengatakan Pegatron sempat berminat menambah modal senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 14,6 triliun di Batam. Namun hal tersebut urung dilakukan karena biaya kontainer yang dianggap mahal. “Di Batam investasinya tidak besar," kata Abidin dalam sebuah webinar, Kamis (27/8).
Sebelumnya Pegatron telah menggandeng Sat Nusapersada sebagai mitra di Indonesia. Bahkan mereka telah menguasai 10% saham perusahaan manufaktur alat elektronik tersebut.
Akan tetapi urusan ongkos kirim dan logistik menjadi kendala utama. Sebagai perbandingan, pengiriman kontainer ukuran 20 feet dari Batam ke Hongkong melalui Singapura membutuhkan biaya sebesar US$ 800 selama 2-3 hari.
Sementara, pengiriman kontainer dengan ukuran yang sama dari Jakarta ke Hongkong dengan waktu perjalanan 6-7 hari hanya membutuhkan biaya US$ 450. "Lebih murah Jakarta ke Hongkong, perbedaannya 50%," ujar dia.
Permasalahan tersebut telah disampaikan ke Wakil Presiden 2014–2019 Jusuf Kalla pada 2019. Saat itu, Kalla meninjau ke Pelabuhan Batu Ampar serta menjanjikan masalah dituntaskan dalam hitungan bulan. "Tapi sekarang sudah hampir dua tahun, respons belum ada," ujarnya.
Dia berpendapat permasalahan kontainer tersebut dapat diambil oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan kejelasan kepada investor mengenai proses pengiriman kargo tersebut.
Ketua Kadin Komite Singapura Michael Goutama mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang perlu diperbaiki untuk menarik investor masuk ke Batam. Pertama, infrastruktur pelabuhan perlu ditingkatkan. "Saya sudah bicara dengan empat Menteri Koordinator sejak 20 tahun lalu terkait pelabuhan," katanya.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan masyarakat lokal diperlukan bagi investor. Tak hanya itu, biaya listrik di Batam juga perlu dibuat lebih kompetitif.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengakui masalah logistik merupakan isu yang sudah menahun. Pemerintah akan kembali diskusi bersama dengan pelaku usaha dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Susiwijono juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun Masterplan Percepatan Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT). Hal ini untuk mendorong investasi, arus barang dan penumpang, kunjungan wisatawan, dan penguatan kelembagaan
Adapun, Batam akan difokuskan sebagai hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri berteknologi tinggi, industri digital dan kreatif, international trade dan finance center serta pariwisata. Saat ini terdapat 38.182 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kawasan BBKT tumbuh sebesar 5,8% pada 2021-2025. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan rata-rata investasi tahunan sebesar Rp 75 triliun dengan proporsi Batam (73%), Bintan (13%), Tanjungpinang (11%) dan Karimun (3%).
Berdasarkan komposisinya, investasi tersebut ditargetkan bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (52%), Penanaman Modal Asing/PMA (43%), dan Belanja Pemerintah (5%).