Food Estate
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut positif mengenai kerja sama antar pelaku usaha dengan pemerintah melalui skema PPP. Menurut Luhut, skema PPP bisa diterapkan pada food estate yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.
“Petani dan pemerintah dalam food estate ini tidak bisa bekerja sendiri sehingga bekerja sama dengan korporasi seperti BUMN dan swasta melaui skema PPP,” kata Luhut dalam acara yang sama.
Luhut menjelaskan peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) bahwa dunia bisa mengalami krisis pangan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Untuk mengantisipasi krisis pangan, salah satu strategi pemerintah adalah membangun lumbung pangan (food estate) di Sumatera untuk komoditas hortikulura dan Kalimantan tengah untuk komoditas padi dan singkong. “Ini program strategis 2020-2045,” ujarnya.
Pemilihan kawasan kedua food estate tersebut, kata Luhut, sudah melewati kajian lingkungan dan peralihan fungsi kawasan hutan melalui survei lapangan sehingga tidak melewati hutan lindung dan area konservasi lainnya.
Food estate ini akan menjadi contoh penerapan koperasi petani dari hulu ke hilir, dari budidaya pasca panen hingga industri pertanian. “Kita berharap terwujud kawasan hortikultuta dan kawasan terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern yang hasilnya akan mensejahterakan petani,” kata dia.
Kepala Badan Inovasi Teknologi Startup Kadin, Patrick Walujo mengatakan banyak private equity yang melihat pangan di Indonesia sebagai sektor yang sangat menjanjikan untuk investasi .”Di Northstar kami juga investasi di perusahaan agritech seperti eFishery,” ujar Patrick yang juga pendiri Northstar Group.
Menurut Patrick, ada sejumlah fakta di Indonesia bahwa usaha di sektor pangan, khususnya makanan dan minuman berkembang dengan pesat seiring dengan perubagan gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya kaum mileneal. Fenomena tersebut telah menarik perhatian para private equity.