Harapan Pengusaha untuk Kementerian Investasi: Tingkatkan kepastian

ANTARA FOTO/Setpres/Rusman/Handout/aww.
Presiden Joko Widodo (kanan) mengambil sumpah jabatan pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 dan kepala lembaga pemerintah non kementerian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Presiden resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN.
Penulis: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Pingit Aria
30/4/2021, 11.14 WIB

Presiden Joko Widodo telah melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Kalangan pengusaha berharap pembentukan Kementerian Investasi yang menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu dapat lebih memberikan kepastian usaha.

“Dengan diubahnya BKPM menjadi Kementerian Investasi, kami harap bisa lebih meningkatkan aspek kepastian, transparansi, dan koherensi kebijakan terkait investasi, juga efisiensi birokrasi dan kemudahan pengurusan administrasi-administrasi berusaha dan berinvestasi di Indonesia,” kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani, Kamis (29/4).

Shinta mengatakan, dengan perubahan status kelembagaan tersebut, koordinasi dengan kementerian-kementerian teknis lainnya dapat lebih selaras. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan terkait investasi tidak tumpang tindih.

“Kami juga berharap, ke depannya Indonesia bisa lebih agile dalam menanggapi perubahan di level regional dan internasional yang mempengaruhi daya saing iklim usaha dan investasi di Indonesia,” kata dia.

Simak Databoks berikut: 

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo resmi membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Jokowi juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pada Rabu (28/4).

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu diminta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. "Perintah Pak Presiden, bahwa jangan hanya urus pengusaha yang besar tapi juga UMKM. Harus kami kawinkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM," kata Bahlil usai dilantik di Istana Negara.

Selain itu, Kementerian Investasi ditugaskan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian, perizinan investasi bisa lewat satu pintu.

Baca Juga

Menurutnya, investasi yang terhalang bisa menghambat pendapatan negara dan perbaikan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia. Apalagi dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), investasi memberikan andil 30%, terbesar kedua setelah konsumsi.

Bahlil juga berjanji akan meningkatkan investasi yang berkualitas dan merata, dari Aceh hingga Papua.

Dia juga menyatakan penciptaan lapangan kerja akan menjadi tugas yang paling berat. "Tapi ini menjadi peran penting karena 16 juta orang kami siapkan lapangan kerja dan saya pikir itu investasi pintu masuknya," ujarnya.

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi