Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik terkait persoalan minyak goreng. Dia menjamin pasokan minyak goreng domestik dan harganya di pasar akan aman terkendali.
"Langkah-langkah apapun yang kami lakukan semua harus memastikan ketersediaan dan harga di masyarakat yang sesuai dengan arahan yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi, " jelas Luhut pada konferensi pers virtual Update Ketersediaan dan Keterjangkauan Minyak Goreng, Minggu (5/6/2022).
Luhut menyampaikan kebijakan pemerintah soal membuka kembali keran ekspor minyak goreng menjadi penting karena hal itu akan berdampak terhadap penerimaan yang diterima petani sawit. Jika ekspor meningkat, maka mata rantai distribusi bisa kembali berjalan. Dengan begitu, pemerintah berharap harga buah tandan segar (TBS) petani kembali membaik.
"Keran ekspor telah kembali dibuka. Kami telah membuka peluang lebih 1 juta ton ekspor yang dilakukan. Secara bertahap ini sudah berjalan dengan menggunakan basis kontribusi realisasi domestik pada program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH)," ungkap Luhut.
Dia mengungkapkan jumlah CPO yang bisa dieskpor saat ini mencapai 302 ribu ton. Pemerintah berjanji akan terus memantau kinerja ekspor ini, terutama dampaknya terjadap harga TBS di tingkat petani. Sejumlah langkah percepatan akan diambil pemerintah guna menggodok rencanaa ini, sehingga harga TBS tidak kurang dari Rp2.500 per kg, atau bahkan lebih.
Selain menjalankan pembukaan keran ekspor, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah, yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestic (DMO) dan kewajiban harga domestik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik pada harga yang terjangkau selepas larangan ekspor ini dicabut.
Dengan kebijakan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik pasokan minyak goreng domestik berkurang atau harga kembali meningkat.
"Kami pastikan tidak terjadi. Dalam tahap peralihan ini, jumlah DMO yang ditetapkan pemerintah sejak 1 juni adalah sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini 50 persen lebih tinggi dari kebutuhan minyak goreng kita," tegas Luhut.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu atau Rp15 ribuan.
"Pemerintah juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan HET di daerah yang tak terjangkau dengan program ini dengan baik, untuk kompensasi penambahan biaya angkut pemerintah akan memberikan kompensasi penambahan angka pengali ekspor. Melalui mekanisme ini pemerintah program minyak goreng curah bisa dijangkau di seluruh pelosok tanah air," tambahnya.