Stok Obat Wabah PMK Langka, Peternak Terpaksa Swadaya
Penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini sudah menyebar ke 18 provinsi di Indonesia. Namun demikian, stok obat untuk wabah PMK menipis sehingga sulit ditemukan di daerah.
Menipisnya stok obat PMK tersebut dibahas saat rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan jajarannya. Dalam agenda tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mempertanyakan sikap Kementerian Pertanian yang dinilai kurang transparan dalam menangani wabah PMK.
“Dokter saya tanya, saat ini anda punya stok obat berapa, vitamin berapa, saya matu tahu, termasuk disinfektan.” ujar Sudin, Senin (13/6).
Menanggapi pertanyaan itu, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin mengatakan bahwa stok obat-obatan untuk menangani wabah PMK mulai menipis.
“Jadi memang seperti antipiretrik, kemudian antibiotik itu ada, tetapi memang untuk mengcover 18 provinsi sudah tidak bisa pak ketua,” ujarnya.
Nuryani mengatakan, Kementan saat inis edang melakukan pengadaan terkait obat-obatan. Pengadaan tersebut berdasarkan realokasi anggaran anggaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.
Sementara untuk disinfektan, Indonesian telah merima bantuan daru Badan Pangan Dunia (FAO) sebanyak 900 ribu kg. Selain itu, FAO juga telah memberikan bantuan berupa alat pelindung diri (APD).
Meskipun demikian, Nuryani belum bisa merinci berapa stok obat PMK yang tersisa saat ini. "Izin pak ketua saya harus cek kembali ke tim obat hewan untuk stoknya,” ujarnya.
Menipisnya stok obat untuk mengatasi wabah PMK tersebut membuat persediaan di beberapa daerah langka. Peternak pun terpaksa melakukan swadaya untuk mendapatkan mengobati penyakit hewan ternaknya.
Misalnya saja di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan penanganan wabah PMK terus dilakukan, namun yang menjadi kendala saat ini kelangkaan obat ternak di wilayah tersebut.
"Obat ternak yang kita beli itu masih langka, sekarang sulit kita bisa dapatkan," kata Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Lombok Tengah Lalu Taufikurahman seperti dikutip dari Antara, Senin (13/6).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya tengah dalam proses pembelian obat ke luar daerah. Setelah obat tersebut tersedia, Pemda akan langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat secara gratis.
"Pemerintah daerah telah memberikan anggaran Rp70 juta untuk penanganan wabah PMK dari dana tak terduga," katanya.
Dalam pelayanan wabah PMK tersebut,dia mengatakan, masyarakat diminta menggunakan dana swadaya secara kelompok, sehingga pihaknya hanya bisa memberikan pelayanan dari segi petugas.
"Untuk sementara memang pelayanan dilakukan secara swadaya," katanya.
Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2021, berikut 10 provinsi dengan populasi sapi potong terbanyak: