Bahlil Beberkan Empat Negara Berkomitmen Investasi di IKN Nusantara
Kementerian Investasi mencatat setidaknya ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Uni Emirat Arab bahkan telah merealisasikanI investasinya senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 299,84 triliun (kurs: Rp 14.992).
Seluruh investasi UEA tersebut telah ditanamkan pada Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi komitmen investasi dari negara-negara lain akan berlangsung hingga 20 tahun ke depan.
"Total investasi untuk IKN itu kurang lebih Rp 500 triliun. Sebanyak 20% dibiayai APBN dan sisanya investasi murni. (Realisasi investasi) itu bukan selesai 4 tahun (lalu terkumpul) Rp 500 triliun, itu (realisasi investasinya) 10-20 tahun," kata Bahlil di Command Center Kementerian Investasi di Jakarta, Rabu (20/7).
Namun demikian, Bahlil belum bisa menyebutkan nilai komitmen investasi dari tiga negara lainnya. Selain empat negara tersebut, terdapat beberapa negara yang tengah melakukan penjajakan untuk berinvestasi di IKN Nusantara.
Menurutnya, ada empat alasan kenapa investor asing tertarik untuk menanamkan uangnya pada proyek pembangunan IKN Nusantara. Pertama karena desain IKN Nusantara yang mengedepankan teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Selain itu, harga tanah di kawasan IKN Nusantara dapat dikembangkan dengan investasi asing cukup murah.
Alasan ketiga yaitu pemerintah juga akan membangun infrastruktur dasar di wilayah pengembangan IKN Nusantara, seperti jalan, drainase, dan air baku. Terakhir, investor yang ingin berkontribusi di proyek pembangunan IKN Nusantara memang telah berniat untuk berinvestasi di Indonesia.
Investasi Swasta
Selain Negara, Bahlil mengatakan beberapa perwakilan investor asing telah melakukan pertemuan khusus dengan pemerintah terkait investasi di IKN Nusantara, seperti Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) asal Taiwan, serta Pohang Iron and Steel Company (Posco) asal Korea Selatan.
Beberapa perusahaan asing yang berminat berinvestasi di IKN Nusantara tercatat memiliki investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kalimantan Utara. Bahlil mencatat total investasi di KIPI mencapai US$ 130 miliar atau sekitar Rp 1.800 triliun.
"(Investasi di KIPI) itu hampir sama dengan APBN negara satu tahun. Mereka itu (berinvestasi dalam) membangun IKN Nusantara karena dekat (lokasinya dengan investasi utamanya). Ini yang kami dorong," kata Bahlil.
Selain itu, Bahlil menyebutkan investor asing mau menanamkan uang di proyek pembangunan IKN Nusantara karena tingkat pengembalian investasi per tahun (IRR) yang cukup menarik, yakni 11%. Bahlil menyampaikan komitmen investasi yang masuk saat ini adalah untuk pengembangan IKN hingga 10 tahun ke depan.
Secara umum, konstruksi IKN tahap pertama atau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara akan berlangsung hingga 2024. Adapun, pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.
Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Basuki mengatakan sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Seperti diketahui, kawasan IKN Nusantara adalah 56.000 hektare, sedangkan wilayah pengembangan IKN Nusantara mencapai 256.000 hektare. Adapun, luas lahan untuk konstruksi KIPP IKN Nusantara hingga 2024 seluas 6.671 hektare.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan KIPP IKN Nusantara pada 2024 adalah Rp 5,07 triliun. Namun demikian, proyeksi serapan anggaran tersebut hanya akan mencapai Rp 4,4 triliun karena keterlambatan pengerjaan proyek.
Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
Sementara itu, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan bahwa permasalahn Jakarta tidak akan berkurang meskipun IKN dipindahkan. Tercatat, sebanyak 66,5% responden merasa tidak yakin kemacetan di Jakarta akan berkurang setelah IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kemudian sebayak 84,1% responden merasa tidak yakin penataan pemukiman kumuh di Jakarta akan membaik.