Operasikan Terminal Kijing, Pemerintah Akan Tutup Pelabuhan Pontianak

BKIP Kemenhub
Presiden Joko Widodo menekan sirine sebagai simbol peresmian Pelabuhan Terminal Kijing di Pontianak, Selasa (9/8).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
9/8/2022, 14.24 WIB

Pemerintah telah meresmikan Terminal Kijing sebagai pelabuhan terbesar di Kalimantan.  Ke depan, Terminal Kijing akan menggantikan fungsi pelabuhan Pontianak yang akan ditutup.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan kedalaman Pelabuhan Pontianak kini berkurang dengan terjadinya pendangkalan. Selai itu, pelabuhan juga tidak bisa diperluas karena berada di tengah Kota Pontianak. 

Berdasarkan catatan Pelindo, penutupan pelabuhan Pontianak juga diperlukan untuk mengoptimalkan kapasitas Terminal Kijing. Namun demikian, Pelabuhan Pontianak baru dapat ditutup jika akses jalan kendaraan besar ke Terminal Kijing telah terbangun.

Budi menilai, pengoperasian Terminal Kijing akan memancing minat pelaku usaha untuk mengembangkan industri pengolahan di Kalimantan Barat, khususnya pelaku industri yang mencari lokasi dekat dengan pelabuhan. Pelindo juga telah menyiapkan lahan hingga 3.000 hektar di belakang Terminal Kijing sebagai lokasi kawasan industri. 
 
"Terminal Kijing memberikan ruang bagi kemungkinan industri-industri yang tumbuh di Kalimantan Barat, yang memiliki potensi luar biasa. Selain itu, Terminal Kijing juga memberikan kesempatan Tol Laut untuk menyinggahi produk-produk dalam negeri hasil produksi Kalimantan Barat," kata Budi saat peresmian Terminal Kijing di Kabupaten Pontianak, Selasa (9/8). 
Pembangunan Terminal Kijing seluruhnya dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Investasi yang ditanamkan Pelindo dalam proyek tersebut mencapai Rp 2,9 triliun. 
 
Presiden Joko Widodo mengatakan, pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah. Adapun, beberapa komoditas yang akan dilakukan hilirisasi dari pengoperasian terminal terbesar di Pulau Kalimantan tersebut adalah minyak sawit mentah atau CPO dan bauksit.


"Pengoperasian Terminal Kijing larinya menuju hilirisasi, larinya ke industrialisasi. Di situlah kami akan mendapatkan nilai tambah, baik itu urusan pendapatan negara dan pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," kata Jokowi di Terminal Kijing, Selasa (9/8).

Di samping itu, Jokowi berpendapat pengoperasian Terminal Kijing dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar ekspor. Menurutnya, Terminal Kijing dapat mempercepat proses logistik dan meningkatkan konektivitas.

Saat ini, kapasitas terminal petikemas di Terminal Kijing baru mencapai 500.000 teus per tahun, terminal curah cair baru dapat menampung 5 juta ton per tahun, terminal curah kering menampung 7 juta ton per tahun, dan barang serbaguna sebanyak 500.000 ton per tahun.

Kapasitas masing-masing jenis terminal di Terminal Kijing akan diperluas dalam pembangunan Tahap I Lanjutan. Dengan demikian, terminal petikemas pada konstruksi Tahap I akan memiliki kapasitas 950.000 ton per tahun, terminal curah cair menampung 8,34 juta ton per tahun, dan terminal curah kering menampung 15 juta ton per tahun.

Baca Juga

Terminal Kijing direncanakan akan memiliki kapasitas terminal petikemas 1,95 juta ton kontainer per tahun. Selain itu, kapasitas total terminal curah cair mencapai 12,18 juta ton, terminal curah kering sebanyak 15 juta ton, dan terminal serbaguna sebanyak 1 juta ton.

Salah satu kondisi yang dibutuhkan agar seluruh potensi kapasitas Terminal Kijing terealisasi adalah penyediaan aksesibilitas konektivitas logistik. Dengan kata lain, perlu adanya pelebaran jalan arteri menuju Terminal Kijing untuk memperlancar distribusi barang.

Presiden Jokowi telah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melakukan pelebaran jalan arteri dari dan menuju Terminal Kijing. Menurutnya, pelebaran jalan perlu dilakukan agar perjalanan kontainer menuju Terminal Kijing dapat lancar.

"Tujuan akhir kita dalam mengoperasikan Terminal Kijing adalah memperkuat daya saing itu betul-betul bisa kita lakukan," kata Jokowi.

Menurut laporan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pelabuhan di Indonesia sebanyak 2.439 pelabuhan pada 2020. Angka tersebut meningkat 38,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.760 pelabuhan.

 
Reporter: Andi M. Arief