Pemerintah Tahan Ekspor Beras hingga 2 Tahun Antisipasi Krisis Pangan
Kementerian Pertanian atau Kementan belum akan mengekspor beras dalam waktu dekat. Langkah tersebut tetap dilakukan walaupun cadangan beras nasional telah mencapai 9,71 juta ton pada akhir semester I-2022.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah akan menahan ekspor beras setidaknya dua tahun ke depan atau hingga 2024. Alasannya, krisis pangan global sedang membayangi banyak negara-negara di dunia.
"Kebutuhan beras nasional sudah benar-benar aman, tidak ada lagi masalah. Kami dalam kajian ekspor beras," kata Syahrul di Kompleks Gedung DPR, Selasa (16/8).
Tingginya pasokan beras tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni konsistensi produksi beras nasional di atas tingkat konsumsi pada 2019-2021 dan penurunan konsumsi beras nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkiraan kebutuhan konsumsi beras Nasional sebesar 30,03 juta ton per tahun. Adapun, produksi beras pada 2019-2021 konsisten berada di atas 31 juta ton per tahun. Berikut grafik Databoks:
Rektor Institut Pertanian Bogor, Arif Satria, mengatakan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas beras sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain meningkatkan produksi, ada cara lain agar Indonesia bisa segera melakukan ekspor yaitu dengan menurunkan konsumsi beras.
Arif mengatakan, konsumsi beras Indonesia telah turun dari 98 kg per kapita pada 2016, menjadi 94,4 kg pada 2021. Menurut dia, konsumsi beras Indonesia masih bisa diturunkan hingga 85 kg per kapita sesuai dengan rekomendasi dari Pola Pangan Harapan.
"Caranya yaitu dengan diversifikasi pangan lokal dan peningkatan konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, dan pangan hewani sehingga bisa memenuhi gizi masyarakat Indonesia," ujarnya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah sudah menghentikan impor beras konsumsi sejak 2019. Salah satu pendorong penghentian impor beras adalah pembangunan bendungan dan irigasi di dalam negeri.
"Kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR 2022, Selasa (16/8).
Pada 2014-2024, pemerintah menargetkan akan ada 61 bendungan baru di penjuru negeri. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total bendungan yang telah selesai pada 2014-2021 mencapai 29 bendungan. Sementara itu, sebanyak 32 bendungan saat ini sedang dalam tahap konstruksi.
Dari 61 bendungan, sebanyak 52 bendungan memiliki kapasitas tampung 3,73 juta liter untuk mengairi 71 daerah irigasi seluas 385.646 hektar. Saat ini, daerah irigasi yang telah selesai dibangun mencapai 16 unit, sedangkan 55 unit masih dalam proses konstruksi.
Pembangunan bendungan dan irigasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian lebih lanjut. Pengoperasian 61 bendungan dan 51 daerah irigasi akan meningkatkan intensitas tanam dari dari posisi 2014 sebanyak 137% menjadi 254%. Dengan kata lain, total panen dapat naik dari sekali setahun menjadi hingga tiga kali setahun.
Presiden Jokowi mengatakan, salah satu kekuatan negara adalah sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar negara jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan.