Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak menjadi US$ 8 miliar atau setara Rp 114,24 triliun, bertambah US$ 1,9 miliar dari rencana awal sebesar US$ 6,07 miliar. China Development Bank (CDB) meminta Pemerintah Indonesia diminta untuk menanggung pembengkakan biaya tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pembengkakan biaya pada proyek tersebut sudah dilunasi oleh pemerintah. Adapun penambahan biaya itu ditujukan untuk menutup pembengkakan biaya pengerjaan akibat kerusakan tanah pada lajur kereta cepat.
"Kereta cepat saya kira pembengkakan biayanya sudah diselesaikan. Sebenarnya pembengkakan biaya itu banyak akibat kerusakan tanah, tapi saya kira sekarang sudah selesai," kata Luhut di Jakarta pada Jumat (28/10).
Pembengkakan biaya proyek yang pada awalnya ditarget rampung pada 2019 namun kemungkinan baru selesai pada pertengahan 2023 ini membuat pemerintah kembali mengucurkan dana lagi melalui penyertaan modal negara (PMN).
Badan Anggaran DPR mengatakan penambahan dana tersebut berkisar antara Rp 2,6-3,1 triliun. Nantinya, jalur kereta cepat akan membentang dari Stasiun Halim-Stasiun Karawang-Stasiun Padalarang-hingga Depo Tegalluar.
Duta Besar Cina untuk Indonesia, Lu Kang, mengatakan keterlambatan dalam pengerjaan proyek patungan atau Joint Venture (JV) merupakan hal sering kali terjadi, terutama pada proyek besar yang dikerjakan secara bilateral antar dua negara.
"Semua bekerja dan berpartisipasi dengan baik, terlepas dari semua kesulitan seperti Pandemi Covid-19, dan masalah geopolitik. Jadi saya pikir itu terjadi di semua jenis Proyek, terutama usaha patungan, kadang-kadang akan ada masalah di sana-sini," kata Lu Kang saat ditemui di forum yang sama.
Lu Kang menyampaikan, progres proyek kereta cepat sudah berjalan pada trek yang mulus setelah beragam hambatan diselesaikan oleh dua negara. Bahkan, Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina, Xi Jinping, dijadwalkan meninjau proyek pembangunan KCJB pada November 2022 atau saat berlangsungnya KTT G20.
"Selama ini, setiap masalah diselesaikan melalui diskusi bilateral yang setara dan saling menghormati," ujar Lu Kang.
Kereta cepat Jakarta-Surabaya
Selain proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pemerintah Indonesia juga berencana untuk memperluas lajur kerta cepat dengan trayek Jakarta-Surabaya. Saat ditanya soal keterlibatan Jepang dalam penggarapan proyek tersebut, Luhut tak banyak bicara.
Dia hanya mengatakan pemerintah sedang mengkaji peluang investasi dari Cina atau Jepang. "Ya nanti lihat saja, kalau sudah nyaman ngapain ganti-ganti kan. Pemerintah akan melanjutkan proyek ini, kalau sudah jadi sampai ke Surabaya saya kira akan sangat membuat Indonesia lebih efisien," ucap Luhut.
Sebelumnya Luhut menyampaikan bahwa pemerintah lebih memilih untuk mengerjakan proyek KCJS dengan Jepang, salah satunya lantaran negara tersebut merupakan investor lama di Indonesia.
"Saya pikir masih prefer Jepang. Saya pikir agak sulit kalau Tiongkok karena Jepang benar-benar ingin untuk masuk di proyek itu. Jadi Jepang sudah cukup maju dengan itu," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9).
Adapun saat ini, pemerintah sedang melakukan kerjasama yang cukup serius dengan Jepang. Kerjasama proyek kereta cepat ini disebutkan ia sedang didalami bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).
Luhut melanjutkan, proyek tersebut kini telah masuk tahap studi dan menunggu untuk finalisasi. Sebelum studi selesai, pemerintah akan terlebih dahulu menandatangani nota kesepahaman dengan Jepang.