Harga Gandum Bergejolak Pasca Rusia Mundur dari Kesepakatan Ekspor

Unsplash/Darla Hueske
Ilustrasi, panen gandum di Amerika Serikat, salah satu negara penghasil gandum terbesar di dunia
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
1/11/2022, 13.20 WIB

Rusia menarik diri dari kesepakatan ekspor gandum serta biji-bijian lainnya yang difasilitasi oleh PBB dan Turki. Namun demikian, Turki mengatakan bahwa pihaknya bertekad agar Ukraina bisa melanjutkan ekspor makanannya.

Rusia menangguhkan kesepakatan eskpor pada Sabtu (29/10) setelah mengklaim ada serangan besar pesawat tak berawak Ukraina terhadap armada angkatan lautnya di Krimea.

Keputusan Rusia untuk mundur dari perjanjian ekspor sempat membuat harga gandum melonjak 6% dan jagung naik lebih dari 2% pada perdagangan berjangka di Chicago Board of Trade Senin (31/10). Kenaikan itu dipicu oleh kekhawatiran berkurangnya pasokan pangan dunia.

Baca Juga

Namun demikian, harga gandum kembali turun tipis pasca pengumuman Ukraina akan tetap melanjutkan ekspor pada perdagangan Selasa (1/11). Kontrak gandum di Chicago Board of Trade (CBOT) turun 0,6% pada $8,77 per gantang, pada 0338 GMT, dan jagung turun 0,1% menjadi $6,90-3/4 per gantang.

Sementara harga  kedelai naik 0,5% menjadi $14,26-3/4 per gantang, setelah naik ke level tertinggi sejak 27 September di $14,29-1/2 per gantang.

Ekspor gandum Ukraina berlanjut

Turki, yang membantu menengahi kesepakatan itu, tetap berkomitmen pada kesepakatan itu.

“Bahkan jika Rusia berperilaku ragu-ragu karena tidak menerima manfaat yang sama, kami akan melanjutkan upaya kami dengan tegas untuk melayani kemanusiaan,” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (1/11).

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoigu, bahwa Rusia harus mengevaluasi kembali penangguhan partisipasinya.

Baca Juga

Dalam sambungan telepon antara kedua menteri, Akar mengatakan kepada Shoigu bahwa sangat penting untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dan itu harus dilaksanakan secara terpisah dari konflik di Ukraina.

Amir Abdullah, pejabat PBB yang mengoordinasikan program tersebut mengatakan dalam twitternya “Kapal kargo sipil tidak akan pernah menjadi target militer atau disandera. Makanan harus mengalir."