Finlandia Minat Investasi Pengelolaan Air Limbah di IKN Nusantara
Finlandia tertarik berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Negara maju asal Eropa ini menaruh minat untuk berinvestasi di proyek pengelolaan air limbah atau waster water management dan kota pintar atau smart city.
Keterkarikan Finlandia berinvestasi di proyek pemindahan ibu kota negara ini terungkap dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina Vaskunlahti dan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Pekka Kaihilahti.
"Setelah pertemuan ini, akan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menentukan skema kerja sama yang disepakati dan kemudian secara teknis akan ditangani oleh Dirjen sesuai bidangnya masing-masing," ujar Basuki yang dikutip dalam keterangan resmi, pada Kamis (24/11).
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR terbuka untuk menjalin kerja sama dalam pembangunan IKN dengan mengedepankan inovasi teknologi baru. Ini terutama penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, menurut dia, setiap calon investor pembangunan IKN dari luar negeri dipersyaratkan untuk memiliki kantor cabang dan pusat fabrikasi di Indonesia. "Pemerintah Indonesia sudah punya lahan yang disiapkan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, investor tinggal bawa teknologi dan buka pabrik," ujarnya.
Ia juga memastikan pemerintah akan menjamin kemudahan perizinan untuk membuka izin usaha konstruksi di Indonesia. "Seluruh perizinan akan dibantu oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dimonitor langsung oleh Presiden," ujar Basuki.
Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina mengatakan, sangat tertarik untuk melihat tindak lanjut dari pertemuan hari ini. "Kami datang bersama dengan sejumlah perusahaan di Finlandia yang bergerak dalam bidang konstruksi dan inovasi teknologi untuk keberlanjutan lingkungan," ujar Nina.
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp 965,45 miliar. Sebanyak Rp 166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK), sedangkan Rp 798,6 miliar berasal dari dukungan BUMN.
Bukan hanya untuk infrastruktur, dana tersebut juga ditujukan untuk mendukung berbagai subproyek lain, termasuk rehabilitasi hutan serta pemulihan ekosistem.