Faisal Basri Kritik Investasi Kereta Cepat dan IKN Kurang Berkualitas

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/tom.
Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) menjalani uji operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/11/2022).
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Yuliawati
5/1/2023, 19.05 WIB

Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyatakan investasi yang masuk ke Indonesia tidak berkualitas. Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, mengatakan investasi yang masuk kurang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Semakin besar investasi yang masuk ke Indonesia, tetapi pertumbuhannya tidak berkualitas. Itu karena investasi yang masuk hanya untuk sekedar bikin ibu kota, LRT, MRT, kereta cepat," kata Faisal dalam acara Catatan Awal Tahun Indef 2023 melalui daring, Kamis (5/1).

Dia menjelaskan investasi yang berkualitas dalam bentuk suntikan modal dalam bentuk pengembangan teknologi, riset dan penelitian. Bukan semata pembangunan fisik saja.

Dia mencatat investasi yang masuk ke Indonesia lebih banyak investasi yang berbasis otot atau hanya mementingkan pembangunan fisik. “Investasi yang masuk ke Indonesia hanya fisik saja, yang mencapai 83%." kata dia.

Investasi proyek transportasi seperti kereta cepat, kata Faisal, sumbangan terhadap investasi pengembangan teknologi hanya sekitar 1%-2%. "Hanya sedikit menggunakan basis otaknya,” ujar Faisal.

Sementara itu, dia mengatakan rangking R&D di Indonesia sangat lemah terlihat dari global knowledge index (GKI). Indonesia berada dalam urutan ke-81 dari 132 pada GKI 2022.

“Komponen paling buruk-nya itu research, development and innovation berada di ranking 115. Paling buruk ini R&D nya di Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, jika R&D di Indonesia buruk, maka inovasinya juga turut buruk atau melemah. Sehingga industri di Indonesia sulit bersaing dengan negara lain.

Untuk mengejar ketertinggalan, dia menyarankan Indonesia menggunakan komponen otak ketimbang otot. Namun, jika terus berkecimpung pada investasi fisik yang menggunakan basis otot, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Terkait perpindahan IKN, INDEF melakukan kajian terkait dampak ekonomi dari perpindahan IKN menggunakan model computable general equilibrium (GCE) pada 2019 lalu.

Hasilnya, dampak ekonominya tak akan merata secara nasional. Dampak tersebut hanya akan dirasakan secara signifikan oleh sejumlah provinsi di Pulau Borneo, khususnya Kalimantan Timur.

Rinciannya, perpindahan IKN akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 6,83% dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, pertambahan pertumbuhan ekonominya diperkirakan bisa mencapai 4,58%.

Adapun secara nasional, pertambahan pertumbuhan ekonomi dari perpindahan IKN diperkirakan hanya 0,02% dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, pertambahan pertumbuhan ekonominya diperkirakan sebesar 0,0001%.

Adapun, Rektor Universitas Balikpapan, Isradi Zainal mengatakan pembangunan IKN Nusantara akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Isradi mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo ini akan mengurai kepadatan industri dan penduduk di Jawa yang dihuni sekitar 150 juta jiwa.

Selain itu, secara geografis pemindahan IKN ke Kaltim sangat tepat, karena provinsi tersebut terletak di tengah wilayah Indonesia dan mempunyai potensi kekayaan alam yang luar biasa. “Pemindahan ini keputusan terbaik untuk mengoptimalkan potensi Kaltim yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar ke pemerintah pusat,” katanya.

Reporter: Nadya Zahira