BLT Minyak Goreng Dinilai Lebih Tepat Dibandingkan Minyakita

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng dinilai lebih baik dibandingkan program Minyakita. Pasalnya, pemerintah menetapkan Minyakita harus dijual sesuai Harga Eceran Tetap atau HET yang nilainya lebih rendah dari biaya produksi.

Hal itu disampaikan Ekonom Universitas Indonesia, Vid Adrison, saat menjadi saksi ahli dalam sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Jakarta, Senin (7/2). Sebagai informasi, HET Minyakita adalah Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg.

Dia mengatakan, HET tersebut di bawah harga produksi minyak sawit saat ini. Pemerintah sebaiknya menetapkan HET di atas biaya produksi. Dengan demikian, produsen tidak merugi saat harus memproduksi Minyakita.

"Ibaratnya orang sudah jual pecel lele Rp 25.000 terus tiba-tiba pemda menyatakan harus jual Rp 20.000. Kira-kira gimana, jualan atau tidak? Jual rugi," ujarnya.

Vid mengatakan, pemerintah sebaiknya menyiapkan kompensasi jika ingin menetapkan harga Minyakita sesuai HET. Namun  sayangnya, pemerintah tidak memberikan kompensasi tersebut sehingga produsen rugi dan enggan memproduksi Minyakita.

Menurut Vid, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng murni disebabkan kebijakan pemerintah mengintervensi pasar dengan mengeluarkan peraturan yang berubah-ubah. Hal ini dinilai tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian.

“Saya lebih setuju kalau kebijakan yang diambil adalah cash transfer melalui pemberian BLT ke masyarakat, bukan dengan menetapkan HET. Dengan begitu, produsen tetap berproduksi tanpa merugi sehingga pasokan terjaga. Sementara masyarakat tetap mampu membeli walaupun ada kenaikan harga,” jelasnya.

Oleh sebab itu, menurut Vid, program BLT minyak goreng lebih baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain tidak merugikan produsen, BLT minyak goreng juga lebih tepat sasaran.