Luhut Instruksikan Tunda 66% Hak Ekspor CPO hingga Mei 2023
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat koordinasi untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng rakyat yang terjadi saat ini.
Dalam rapat tersebut, Luhut meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Indonesia National Single Window atau INSW untuk mendepositokan 66% hak ekspor CPO yang dimiliki eksportir saat ini. Dengan demikian, hak eskpor tersebut tidak dapat langusng digunakan saat ini.
Luhut mengatakan, pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap sejak 1 Mei. Namun demikian, pencairan diberikan melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban Domestic Market obligation atau DMO.
"Akan diberikan ruang pencairan deposito lebih cepat bagi perusahaan yang harus memenuhi kontrak yang sudah ada, tetapi hak ekspor yang dimiliki tidak mencukupi meski telah memenuhi tambahan DMO," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (6/2).
Dia juga telah meminta Kementerian Perdagangan untuk memastikan peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng sebanyak 50% hingga Lebaran nanti.
"Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO,” ungkap Menko Luhut.
Di samping itu, Menko Luhut menegaskan kepada seluruh instansi yang terkait seperti Satgas Pangan, Kemendag, Kemenperin untuk melakukan pengawasan yang ketat berbasiskan data Simirah atau Sistem Informasi Minyak Goreng Curah, dan hasil temuan di lapangan terhadap pelaksanaan distribusi terutama masa menjelang Ramadan dan Lebaran.
“Saya minta segala bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kemendag mohon untuk meningkatkan insentif pengali Minyakita menjadi 1,5 dan 1,75 untuk kemasan bantal dan pouch/botol untuk menjaga gap dengan minyak curah tetap menarik," ujarnya.
Luhut juga mengintruksikan agar masyarakat diberikan informasi yang seluas mungkin terhadap kondisi yang sebenarnya masih terjaga. masyarakat juga diminta melaporkan jika terjadi pelanggaran di lapangan.