BUMN Buka Opsi Impor KRL Darurat, Kemenperin Tetap Menolak
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan belum menyetujui impor kereta rel listrik atau KRL bekas. Pernyataan tersebut menanggapi Kementerian BUMN yang membuka opsi impor darurat untuk beberapa gerbong KRL bekas tahun ini.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan impor KRL belum disetujui karena masih mengikuti tinjauan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hasil tinjauan BPKP menyebutkan tidak merekomendasikan impor KRL.
"Kita berpijak pada kesepakatan rapat koordinasi bersama Menko Marves, dan Pak Menperin bahwa hasil review BPKP itu yang jadi patokan, dan BPKP tidak merekomendasikan adanya impor KRL bekas," ujar Febri, saat ditemui di Kantor Kemenperin, Jumat (28/4).
Dia mengatakan, BUMN juga belum memberikan informasi langsung kepada Kemenperin terkait impor darurat KRL tersebut. Oleh sebab itu, Kemenperin belum akan mengeluarkan rekomendasi untuk persetujuan impor tersebut.
"Kalau dari segi prosedur, rekomendasi impormya pasti harus dari Kemenperin, dan Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan persetujuan impor. Sekali lagi kami mengacu pada hasil review BPKP," ujar Febri.
Jumlah Armada KRL Dinilai Masih Memadai
Berdasarkan laporan BPKP, impor KRL tidak direkomendasikan karena jumlah armada yang tersedia sebelum pandemi lebih sedikit dari sekarang, namun bisa mengangkut lebih banyak penumpang.
Pada 2019, jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit dan mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan di 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 273,6 juta penumpang, jumlah armada yang ada adalah 1.114 unit.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengungkapkan kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini. Pasalnya, perhitungan biaya tersebut tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL bukan baru pada tahun 2018 ditambah 15%.
“Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet, sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo sendiri. Ini tentu saja bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasikan dengan akurat,” tutur Seto
29 KRL Bakal Pensiun
Sebelumnya, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan sedikitnya 29 kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek bakal pensiun. Rinciannya, 10 kereta pada 2023 dan 19 kereta pada 2024.
Untuk menambal pergantian kereta yang sudah masuk masa tua, KCI harus melakukan pengadaan. Ada dua jenis investasi pengadaan, di antaranya membeli rangkaian kereta baru buatan dalam negeri dan juga pengajuan rencana impor KRL bekas dari Jepang.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan 16 rangkaian KRL sudah dipesan dari PT Industri Kereta Api atau INKA. Ini sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan untuk mengantisipasi peningkatan kapasitas angkut ke depan.
Sayangnya, rangkaian kereta baru tersebut tersedia pada 2025-2026. "Karena membuat kereta baru itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama," ujarnya saat ditemui Katadata.co.id di Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Sementara investasi kedua adalah mengajukan rencana impor KRL bekas dari Jepang sebanyak 10 unit pada 2023.
Anne mengatakan, biaya pengandaan KRL baru dan impor KRL bekas tersebut berbeda. Sebanyak 16 KRL baru butuh dana Rp16 triliun. Sementara impor 10 KRL bekas dianggarkan Rp150 miliar.
"Tetapi yang perlu digarisbawahi, ini tidak bisa apple to apple. Karena kalau kereta bekas itu sudah digunakan 20-30 tahun," ujar Anne.