Kavling Lahan untuk Investor IKN Ditargetkan Rampung September 2023

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
16/5/2023, 13.27 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah menyiapkan lahan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk ditawarkan kepada para investor. Kavling lahan untuk investor tersebut ditargetkan rampung akhir 2023.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan lahan di IKN itu akan terbagi menjadi dua, yakni lahan untuk kehutanan dan penggunaan lain.

"Lahan untuk penggunaan lain ini prinsipnya ada yang digunakan untuk investor, dan ada yang digunakan juga untuk infrastruktur. Prosesnya ini sedang dalam persiapan," ujar Danis kepada awak media melalui Zoom, Senin (15/5).

Danis menjelaskan, lahan itu dikelola langsung oleh Otorita IKN, dan selanjutnya ditawarkan kepada investor. Kementerian PUPR saat ini masih menyiapkan kavling-kavling di kawasan 1B dan 1C, dan ditargetkan akan rampung pada akhir 2023.

"Kami sedang bekerja mengerjakan kawasan 1B dan 1C, yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Tentu saja ada hitung-hitungannya, berapa jangka waktunya, berapa belinya, nah itu sedang disiapkan oleh otorita IKN," kata dia.

Danis mengatakan, pihaknya terus berupaya agar penyiapan kedua lahan di kawasan IKN tersebut bisa rampung lebih cepat sebelum akhir 2023. Sehingga pada 2024, otorita IKN sudah bisa menawarkan tanah tersebut kepada para investor. 

"Jadi kami lakukan ini untuk mempercepat proses masuknya investasi di IKN. Maka kami sedang upayakan agar lahannya bisa rampung lebih cepat, katakanlah mungkin di Oktober atau September 2023 ini," kata dia.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan belum ada investasi asing yang terealisasikan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Oleh sebab itu, pemerintah sedang merumuskan skema  pembelian tanah di IKN untuk investor.

Bahlil mengatakan investor swasta baru akan masuk setelah infrastruktur dasar yang menggunakan anggaran negara telah selesai. Pemerintah kini sedang membuat mekanisme pembelian harga tanah agar investasi swasta di IKN dapat terealisasi.

"Ruangnya itu sudah ada. Sekarang lagi negosiasi harga, tinggal sedikit lagi rampung lah," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin (15/5).

Bahlil mencatat beberapa investor yang sedang diajak negosiasi berasal dari Korea Selatan, Cina, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Selain itu, Bahlil menyampaikan ada beberapa investor dari Eropa dan pengusaha lokal yang menyampaikan minat.

Survei KedaiKopi terbaru mengungkapkan 61,9% responden tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju.

Ada 35,3% responden yang tidak setuju yang menjawab hal tersebut. Sementara itu, 18,4% menganggap lokasi yang dipilih kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta sudah memadai.

Kemudian, 5,6% responden mengkhawatirkan utang yang akan bertambah jika pemindahan ibu kota benar terjadi. Selain itu, 4,7% responden merasa pemindahan ibu kota dapat mengubah sejarah atau nilai historis.

Reporter: Nadya Zahira