Subsidi Motor Listrik Sepi Peminat Imbas Minim Sosialisasi
Ketua Kamar Dagang Industri, Arsjad Rasjid, meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi subsidi motor listrik. Hal itu menanggapi masih minimnya peminat subsidi motor listrik sejak digelontorkan 20 Maret 2023.
Arsjad mengatakan, peminat subsidi motor listrik masih sedikit karena kendaraan listrik tersebut dibanderol dengan harga yang tinggi saat pertama meluncur di Indonesia. Akibatnya, hanya sedikit masyarakat yang ingin membeli motor listrik.
Dia mengatakan, subsidi motor listrik dapat meningkatkan minat konsumen . Namun demikian, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi sehingga lebih banyak masyarakat yang tertarik mengikuti program tersebut.
"Tapi selain itu, saya kira insentif subsidi motor listrik ini juga harus tepat sasaran," ujar Arsjad kepada awak media, di Jakarta, Selasa (30/5).
Dia mengatakan, program subsidi motor listrik ini perlu diterapkan untuk membantu pemerintah mencapai target net zero carbon pada tahun 2060.
"Kalau semua masyarakat menggunakan kendaraan listrik, subsidi BBM juga nanti bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lain, jadi ini penting," kata Arsjad.
Arsjad optimis penggunaan kendaraan listrik akan bisa diterapkan oleh semua masyarakat di Indonesia. Pasalnya, program ini juga dapat mengembangkan industri di dalam negeri, yang nantinya akan berdampak baik untuk industri kecil dan menengah.
Baru Terjual 599 Motor
Asosiasi Industri Sepada Motor Listrik Indonesia mencatat ada 599 motor listrik yang berhasil terjual sejak pemerintah merilis kebijakan subsidi sebesar Rp 7 juta pada Maret lalu. Angka ini masih minim jika dibandingkan dengan target penyaluran subsidi kepada 200.000 unit hingga akhir 2023.
Ketua Aismoli Budi Setiyadi mengatakan 599 unit motor listrik itu berasal dari 10 pabrikan atau agen pemegang merek (APM). Di antaranya Gesits, United, Smoot, Volta, Selis, Viar, Rakata, Alva, Greentech dan Polytron.
"Catatan 28 Mei kemarin ada 599 unit motor listrik yang terjual. Mereka adalah motor listrik yang TKDN-nya sampai 40%," kata Budi saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (29/5).
Dia mengatakan, para produsen kini harus menerapkan stategi jemput bola guna mengerek penjualan motor listrik dan mengejar target tahunan 200.000 unit. Caranya yaitu dengan mendatangi perusahaan untuk melakukan pemasaran langsung.
Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan itu menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami soal program diskon motor listrik tersebut. Hal itu terutama bagi masyarakat yang masih dalam kategori penerima prioritas seperti penerima bantuan subsidi upah (BSU), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penerima subsidi listrik 450-900 VA.
"APM proaktif datang ke perusahaan untuk memasarkan produknya karena memang banyak masyarakat yang tidak tahu kalau mereka masuk dalam klasifikasi penerima," ujar Budi.
Di sisi lain, dia juga mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran biaya insentif Rp 7 juta kepada bengkel pelaksana konversi motor listrik maksimal dua hari. Usulan termin itu jauh lebih progresif dari mekanisme eksisting paling cepat selama dua pekan yang berlaku saat ini.
Budi mengatakan bahwa bengkel pelaksana konversi merupakan pelaku industri menengah, sehingga pemerintah harus segera menutup kekurangan imbal jasa atau selisih biaya konversi.
"Bengkel ini kan bukan pelaku industri yang secara ekonomi besar, jadi harusnya penyalurannya cepat saja. Bengkel ini mereka bukan pelaku industri yang padat modal," ujar Budi.