DPR Kritik Rencana Luhut Pakai Tenaga Kerja Asing Jadi Pengawas IKN
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengkritik rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan yang akan menggunakan pengawas konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dari tenaga kerja asing. Anggota DPR Komisi V Fraksi Gerindra Mulyadi mengatakan pembangunan IKN menggunakan anggaran p besar sehingga pemerintah seharusnya memaksimalkan tenaga konstruksi lokal.
"Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing, kan, sayang," ujar Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/6).
Saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN. Adapun dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Mulyadi meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat langkah agar bisa memaksimalkan potensi tenaga kerja lokal. Dia mengusulkan pendirian pusat pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja IKN. Dengan begitu, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
"Di bina konstruksi barangkali bisa membangun camp atau sekolahnya, mempersiapkan SDM supaya setiap kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan IKN bisa dipercepat," kata Mulyadi.
Pada kesempatan sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, rencana pemerintah memakai tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek IKN merupakan tamparan keras bagi Kementerian PUPR. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR belum mampu menyiapkan SDM konstruksi yang mumpuni untuk kebutuhan pembangunan.
"Kalau penjelasan pemerintah, kan, untuk memastikan, apakah kurang pasti kalau tenaga kerjanya diambil dari dalam negeri? Saya rasa, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujar Lasarus.
Lebih lanjut, Lasarus mengatakan kualitas tenaga kerja konstruksi dalam negeri masih dipertanyakan lantaran belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa sendiri. Karena itu ia menyebut DPR akan mengagendakan rapat membahas kualitas SDM Tanah Air di bidang konstruksi.
Sebelumnya, pemerintah berencana menggunakan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Luhut menyebut rencana itu demi menjaga kualitas infrastruktur ibu kota baru.
Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Investasi IKN itu mengatakan kualitas infrastruktur yang saat ini dibangun menjadi kunci realisasi investasi. Menurut Luhut pengawasan menjadi penting karena minat investasi di IKN sangat besar seperti yang ditunjukkan pengusaha Singapura.
"Karena itu kami terpaksa, dengan segala hormat, pakai para bule untuk menjadi pengawas," kata Luhut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Jumat (9/6).
Persoalan Tanah
Selain soal kualitas tenaga pengawas, Luhut sebelumnya juga mempersoalkan mekanisme pembelian tanah IKN. Ia menilai mekanisme pembelian tanah di IKN masih menjadi penghambat realisasi investasi.
Oleh karena itu, ia telah menugaskan kementerian terkait untuk menentukan harga di IKN dalam waktu dekat. Menurutnya, harga tanah di ibu kota baru akan berubah setiap 6 bulan sekali sesuai dengan progres pembangunannya.
Luhut akan memprioritaskan penawaran investasi pada lahan seluas 6.700 hektar di IKN. Lahan tersebut telah menawarkan peluang tersebut pada 144 pelaku usaha asal Singapura pada Jumat (2/6).
Mantan Komando Detasemen Khusus 81 ini menargetkan penawaran kepada investor asal Singapura habis terkontrak pada 17 Juli 2023. Sedangkan pemerintah akan mengembangkan infrastruktur dasar di lokasi investasi IKN yang lain.
Adapun progres pekerjaan fisik IKN saat ini sudah mencapai 29%. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini 35 dari 75 paket proyek pembangunan IKN tahap pertama telah berjalan. Sementara 40 paket lainnya diharapkan mulai berjalan bulan depan.