Waskita Karya Tunda Bayar Utang, Garap 60% Proyek IKN Senilai Rp 4,3 T
Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Mursyid mengatakan perusahaan saat ini tengah fokus menggarap pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 4,3 triliun. Mursyid berharap pembangunan bisa selesai tepat waktu.
“Saat ini, Waskita Karya memiliki porsi 60% lebih dalam pengerjaan proyek IKN. Perseroan juga telah turut memberdayakan pekerja lokal sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat,” ujar Mursyid seperti dikutip dari Antara, Senin (28/8).
Mursyid berkeyakinan Waskita bisa menggesa target pemerintah sehingga mendukung pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan agar pelaksanaan upacara peringatan 17 Agustus 2024 secara kenegaraan berlangsung di IKN.
Dia merencanakan perseroan saat ini sedang mengerjakan proyek jalan tol IKN Ruas 5A. Proyek ini mencakup pembangunan Jembatan Dirgahayu yang akan menjadi ikon (progres 33,67 persen), dan proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 (progres 48,13 persen).
Kemudian, perseroan memenangkan tender pembangunan proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. proyek jalan feeder ini telah disepakati dengan penandatanganan kontrak kerja pada awal Juli 2023.
Selain itu, terdapat proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Fasilitas Gedung Penunjang. Waskita juga mendapat proyek Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3, proyek Gedung dan Kawasan Kemenko Paket 4. Sebagai pendukung infrastruktur sumber daya air, perseroan turut membangun Instalasi Pengolahan Air Limpah (IPAL) 1, 2, 3 di IKN.
Restrukturisasi Utang Waskita Karya
Selain itu, Mursyid menjelaskan perseroan saat ini sedang menyelesaikan proses restrukturisasi utang kepada kreditur perbankan dan obligasi. Salah satunya mengusulkan untuk menunda pembayaran kewajiban kepada kreditur perbankan dan obligasi atau standstill
Dia menyebutkan penundaan pembayaran kewajiban tersebut diperlukan untuk menjaga likuiditas perseroan. Apalagi saat ini kas yang dapat secara leluasa digunakan oleh perseroan masih sangat terbatas. Per 30 Juni 2023, perseroan tercatat memiliki kas senilai Rp 4,6 triliun, yang mana untuk dapat menggunakan sebagian besar dari kas tersebut, perseroan memerlukan persetujuan dari kreditur.
Lebih jauh Mursyid mengatakan perseroan saat ini juga berfokus untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur perbankan dan obligasi atas usulan restrukturisasi perseroan. Perseroan telah menyampaikan rencana restrukturisasi terakhir kepada seluruh kreditur sejak awal Agustus 2023.
“Agar perseroan dapat kembali beroperasi secara optimal dan mulai menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada seluruh kreditur baik perbankan, obligasi, maupun vendor,” Mursyid.
Selain itu, perseroan juga meminta persetujuan seluruh kreditur untuk dapat menggunakan seluruh kas yang dimiliki perseroan untuk mendukung rencana penyehatan. Waskita kata Mursyid juga berkomitmen menyelesaikan utang kepada vendor dan pembelian kembali sebagian kecil utang obligasi untuk penerapan equal treatment antara kreditur perbankan dan pemegang obligasi.
Di sisi lain, Waskita kata Mursyid juga berkomitmen untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja agar dapat kembali beroperasi secara optimal.