Banyak Pabrik Tekstil Gulung Tikar, Sebagian Tertolong Oleh Pemilu

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.
Pekerja menyelesaikan pemintalan benang di pabrik pembuatan sarung di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2020). Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mencatat, sebanyak 19.089 pekerja dari 460 perusahaan tekstil telah terkena PHK sedangkan yang dirumahkan mencapai 80.138 pekerja dari 983 perusahaan.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
21/9/2023, 15.25 WIB

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki telah menerima laporan sejumlah pabrik tekstil dan garmen yang gulung tikar. Sementara sebagian lainnya masih bisa beroperasi karena terbantu Pemilu 2024.

Teten mencontohkan sebagian konveksi di Bandung, Jawa Barat, telah gulung tikar. Menurut dia, hal itu disebabkan karena maraknya impor pakaian ilegal yang dijual sangat murah. Kondisi tersebut menyebabkan industri domestik sulit bersaing.

Dia mengatakan, sebagian industri tekstil tersebut masih bertahan akibat banyaknya pesanan kaos dan alat kampanye Pemilu 2024. 

"Konveksi di Bandung bilang sudah lama tidak berproduksi, cuman yang menyelamatkan, karena ini musim politik, masih bisa bikin baju partai politik," katanya dalam AFPI UMKM Digital Summit 2023, di Jakarta, Kamis (21/9).

Teten mengatakan, barang impor ilegal tersebut banyak dijajakan melalui pasar daring. Biasanya penjual barang impor ilegal menerapkan praktik predatory pricing atau menetapkan harga sangat rendah dalam upaya menghilangkan persaingan.

Dia mengungkapkan salah satu bentuk predatory pricing yang terjadi saat ini adalah penjualan tekstil dengan harga di bawah Rp 50.000 per helai. Teten mengatakan praktek tersebut umumnya terjadi pada pasar daring besutan asing.

Pedagang Pasar Tanah Abang Bisa Tutup Permanen

Teten mengatakan, praktik predatory pricing tersebut juga berdampak pada menurunnya penjualan Pasar Tanah Abang hingga 50%. Jika dibiarkan, pedagang tekstil Pasar Tanah Abang bisa tutup permanen.

Selain tekstil, Teten berspekulasi importasi ilegal juga dilakukan terhadap kosmetik impor. Oleh karena itu, Teten mendorong pemangku kepentingan untuk segera membatasi arus barang impor tersebut, khususnya barang konsumsi.

"Waktu kunjungan ke Pasar Tanah Abang, menurut saya pedagang di sana sebentar lagi mati, dan ini bisa permanen kalau kita tidak segera membatasi arus barang masuk, terutama consumer goods," kata Teten.

Permintaan Pemilu Lebih Potensial

Sebelumnya, Ketua Umum APSyFI Redma Wirawasta mengamini jika banyak industrik tekstil yang tutup. Dia memprediksi, pertumbuhan industri tekstil masih akan kontraksi tahun ini.

Menurut dia, momentum natal dan tahun baru tidak banyak membantuk kinerja industri tekstil. Permintaan di dalam negeri justru akan dipicu oleh Pemilu 2024, di mana peserta Pemilu akan memesan kaos sebagai alat kampanye.

"Pasar Nataru itu dipenuhi pakaian jadi dan itu dipenuhi garmen-garmen impor. Kalau permintaan Pemilu 2024, pakaiannya harus dijahit sendiri karena ada nama partai politik dan nama calon," kata Redma kepada Katadata.co.id.

Walau demikian, Redma mengatakan permintaan Pemilu 2024 tidak akan seluruhnya dipenuhi pabrikan TPT lokal. Menurutnya, volume pakaian jadi tanpa desain dari luar negeri masih memenuhi pasar lokal.

"Oleh karena itu, kalau permintaan dari Pemilu 2024 mungkin dapat sebagian. Dapat 30% dari permintaan Pemilu 2024 sudah bagus," ujarnya.

Kinerja ekspor industri tekstil Indonesia melemah pada awal tahun ini. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang kuartal I 2023 industri tersebut mencatatkan ekspor seberat 380,4 ribu ton, turun 14,98% dibanding kuartal I 2022.

Dalam periode sama, nilai ekspornya juga turun 25,44% menjadi USD 934,6 juta, dengan rincian seperti terlihat pada grafik di bawah.




Reporter: Andi M. Arief