Jokowi Siapkan 1 Juta Hektar Lahan Kembangkan Ekosistem Industri Gula
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan lahan pertanian seluas 1 juta hektare di Papua untuk menciptakan kawasan industri sebagai komitmen menciptakan swasembada gula nasional. Lahan tersebut nantinya bakal dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu dan pembangunan pabrik gula.
Keputusan menyipakan 1 juta hektar lahan untuk pengembangan industri gula dari hulu ke hilir itu merupakan hasil kesepakatan rapat internal antara Jokowi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (12/12).
Sejumlah menteri yang turut hadir dalam rapat internal tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakal, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Amran mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan minimal 20 pabrik gula berkapasitas 12 ribu ton cane per day (TDC) untuk mencapai target swasembada gula domestik. Amran menyebut pemerintah kini tengah berupaya untuk mengundang investor domestik dan luar negeri untuk membangun puluhan pabrik gula di tanah Papua.
"Investasi satu unit pabrik gula berkapasitas 12 ribu TCD berada di kisaran Rp 2,5 sampai Rp 3 triliun," kata Amran saat ditemui usai rapat.
Swasembada gula merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel) yang ditetapkan pada 16 Juni 2023.
Dalam rangka percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai biofuel, Jokowi menetapkan sejumlah peta jalan strategi, seperti peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut.
Perpres tersebut juga mengamanatkan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu ralgrat, dan lahan kawasan hutan.
Peta jalan tersebut juga meliputi rencana jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kiloliter (Kl) paling lambat pada 2030.
Lewat penyediaan lahan seluas 1 juta hektar tersebut, pemerintah mulai bergerak untuk mewujudkan target produksi tebu minimal 100 ton per hektare, naik signifikan dari capaian rata-rata produksi tebu nasional saat ini di kisaran 60-70 ton per hektare.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa tiap pembangunan satu proyek pabrik gula plus perkebunan tebu membutuhkan lahan sekira 40 ribu hektare. "Ini sesuai hitungan bangun pabrik gula kapasitas 12 ribu TCD," ujarnya.
Adapun penyediaan lahan 1 juta hektar untuk pengembangan industri gula nasional itu nantinya bakal menggunakan sebagian wilayah food estate di Merauke, Papua. Food estate Merauke rencanaya bakal dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Perubahan status food estate Merauke menjadi KEK bakal memusatkan produksi pada komoditas pangan padi dan tebu. KEK Merauke bakal berdiri di tanah seluas 2 juta hektare dengan lahan garapan awal seluas 200 ribu hektare.
Pemerintah bakal menggandeng pihak swasta untuk pengembangan KEK Merauke lewat skema pendanaan public private partnership (PPP). PPP merupakan bentuk perjanjian jangka panjang antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan mitra swasta. "Rencana pembangunannya ada di dua wilayah. Di luar kawasan KEK jalan tidak masalah dan pembangunan di KEK juga tetap berjalan.
Revisi status food estate Merauke menjadi KEK diharapkan dapat terlaksana dengan cepat seiring program food estate yang pernah berjalan. Program food estate Merauke merupakan usaha Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam jangka menengah maupun panjang.
Program tersebut terwujud dalam proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.