Mentan Amran Akui Gagal Realisasikan Belanja Tambahan 2023 Rp 5,8 T
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku tidak berhasil merealisasikan Anggaran Belanja Tambahan atau ABT akhir 2023 senilai Rp 5,8 triliun. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh minimnya waktu realisasi anggaran tambahan tersebut.
DPR sebelumnya menyetujui ABT untuk Kementan pada November 2023. Menurut Amran, masih terdapat anggaran Rp 1,8 triliun dari tambahan belanja tersebut yang belum dapat direalisasikan.
"Karena waktu persetujuan ABT 2023 sampai akhir tahun waktunya satu bulan, realisasi ABT itu sangat sulit. Dengan demikian, kami melakukan refocusing anggaran 2024 senilai Rp 7,1 triliun," kata Amran di Waskita Rajawali Tower, Senin (8/1).
Amran menyampaikan, refocusing anggaran kantornya pada tahun ini akan difokuskan untuk produksi padi dan jagung. Ia mencatat, dua komoditas tersebut paling terdampak El Nino sepanjang paruh kedua 2023.
"Total anggaran Kementan 2024 senilai Rp 14 triliun. Jika ada kekurangan anggaran akibat refocusing, kekurangannya kami tambah lagi dengan ABT pada 2024," ujarnya.
Amran sebelumnya menjelaskan, ABT 2023 ditujukan untuk memberikan kepastian bagi penyedia bibit, benih, pupuk, dan alat/mesin pertanian pada akhir tahun lalu. Menurutnya, kepastian tersebut dibutuhkan agar para penyedia bahan baku pertanian tersebut mau melakukan kerja sama dengan pemerintah.
Dengan demikian, menurut dia, tujuan utama ABT 2023 untuk percepatan masa tanam Maret 2023 dapat dilakukan pada Januari 2024. Namun, Amran tidak menjelaskan lebih lanjut realisasi pembelian peralatan musim tanam Januari 2024 akibat penyetujuan ABT akhir 2023 tersebut.
Mayoritas ABT akhir 2023 digunakan untuk dua hal. Pertama, penanaman jagung seluas 1 juta hektar senilai Rp 1,39 triliun. Kedua, pembelian alat dan mesin pertanian pra panen hingga Rp 1,56 triliun. Selain itu, Amran menganggarkan ABT untuk optimalisasi lahan rawa seluas 6 juta hektar senilai Rp 1,37 triliun.
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan langkah tanam cepat diharap dapat mengeruk hasil produksi pangan dari lahan seluas 1 juta hektar. "Pemerintah harus pastikan bahwa ketersediaan pangan tercukupi jelang pilpres dan kemudian bantuan pangan juga kami siapkan," kata Arif.
Dia menjelaskan, bantuan benih gratis bakal menyasar pada sejumlah komoditas pangan pokok seperti padi dan jagung. Kendati demikian ia mengatakan pemerintah berencana untuk lebih banyak menyalurkan stimulus benih padi untuk mengangkat produksi beras domestik.
"Kami sedang siapkan biji jagung, tapi yang nomor satu padi. Bantuan pangan masih tetap dijalankan," ujar Arief.
Bapanas mencatat, pemerintah telah mengunci komitmen impor beras sebanyak 600 ribu ton dari sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Myanmar dan India hingga November tahun lalu. Guna memperlancar arus pengiriman beras impor, pemerintah akan mengatur mekanisme insentif berupa potongan bea masuk kepada Perum Bulog selaku pihak importir senilai Rp 450 per kilogram (kg).
Adapun biaya stimulus tersebut bakal dibayar oleh Kementerian Keuangan. Pemberian insentif itu bertujuan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau di tengah kurs rupiah yang kian mendekati Rp 16 ribu per dolar Amerika Serikat (AS).
Bapanas menegaskan bahwa penyaluran insentif tersebut hanya berlaku terhadap impor beras 1,5 juta ton untuk bantuan pangan sepanjangan semester pertama tahun depan.