Wejangan Menko Polhukam ke Menteri ATR AHY: Terus Gebuk Mafia Tanah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk terus fokus melawan mafia tanah. Pesan ini disampaikan Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR kepada AHY saat serat terima jabatan hari ini, Rabu (21/2).
"Tetap gebuk mafia tanah, tidak usah takut. Program sertifikasi dan pendaftaran tanah itu kunci meredam mafia tanah," kata Hadi di Kementerian ATR, Rabu (21/2).
Berdasarkan data Kementerian ATR, sekitar 54.600 hektare tanah telah diselamatkan dari tangan mafia tanah pada 2022. Jumlahnya meningkat menjadi 60.000 hektare hanya untuk periode Januari-Agustus 2023.
Hadi berpesan pada Agus untuk menyelesaikan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL menjadi 120 juta bidang pada tahun ini. Hingga Agustus 2023, total tanah yang telah didaftarkan melalui PTSL menjadi 106 juta bidang.
Selain itu, Hadi meminta Agus untuk menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Hadi menilai penyesuaian beleid tersebut dapat memberikan hak pada pengusaha dalam kegiatan perdagangan karbon.
Hadi juga mendorong kelanjutan program Bank Tanah di Kementerian ATR. Hingga 2022, Bank Tanah sudah meredistribusikan sekitar 3.000 hektare tanah untuk kepentingan masyarakat dari total 10.0000 hektare di diredistribusikan.
Fungsi Bank Tanah adalah merencanakan, mengadakan, mendapatkan, mendistribusikan yang manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada 2022, Bank Tanah telah mendapatkan tanah seluas 9.000 hektare.
"Bank Tanah harus segera dilanjutkan untuk kepentingan investasi dan juga untuk kepentingan rakyat. Itu yang saya sampaikan ke Pak AHY," katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono memastikan untuk menjaga kepastian hukum terkait tanah selama menjabat hingga 20 Oktober 2024. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Agus menyampaikan, kepastian hukum bidang tata ruang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para investor di dalam dan luar negeri. Dengan demikian, hal tersebut akhirnya dinilai dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Kami harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kami ingin Kementerian ATR ini benar-benar profesional, melayani, dan terpercaya," kata Agus.