Lindungi Petani Padi, Bapanas Kaji Naikkan HPP Gabah
Badan Pangan Nasional atau Bapanas memberikan sinyal akan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah atau HPP gabah dan beras. Namun, pemerintah menekankan, penyesuaian HPP gabah dan beras harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menekankan, harga gabah di tingkat petani tidak boleh terlalu rendah. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa kesejahteraan petani tidak boleh menindas konsumen.
"Jadi, penyesuaian HPP gabah dan beras harus kami hitung bersama-sama. kami akan segera mendiskusikan hal ini supaya harga di tingkat petani tidak terlalu jatuh dan masih bisa diterima konsumen," kata Arief di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Senin (1/4).
Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi telah mendorong pemerintah untuk mengubah HPP gabah menjadi Rp 6.500 per kg. HPP gabah saat ini adalah Rp 5.000 per kg, atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai Rp 6.100 per kg.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menyarankan agar pemerintah menaikkan HPP gabah setidaknya menjadi Rp 6.000 per kg. Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah biaya pokok produksi dengan margin sekitar 20%.
Bapanas mencatat, biaya pokok produksi gabah saat ini Rp 4.200 per kg dengan margin hampir 20%. Dengan demikian, peningkatan HPP menjadi setidaknya Rp 6.000 per kg akan mendongkrak margin petani padi lebih dari 42%.
"Biaya produksi itu mulai dari benih, pupuk, air, tenaga kerja, sewa lahan, dan sewa alat. Kami menghitung ada kenaikan di semua lini tersebut. Kalau menurut saya terlalu kecil margin petani saat ini, karena risiko penanaman padi terlalu tinggi saat ini," ujarnya.
Maka dari itu, Sutarto menilai peningkatan HPP pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi para petani. Hal tersebut penting mengingat petani dengan lahan kurang dari setengah hektar atau gurem mencapai 16,89 juta orang di dalam negeri.
Pada saat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendorong Perum Bulog untuk menyerap stok Cadangan Beras Pemerintah atau CBP dari dalam negeri. Stok Perum Bulog saat ini adalah 1,02 juta ton yang seluruhnya dipasok dari sawah asing.
Oleh karena itu, Amran mendorong Bulog untuk turut menyerap gabah dari dan tidak eksklusif menyerap dalam bentuk bubuk. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengaku telah menyerap beras lokal secara tahun berjalan hampir 75.000 ton.
Bayu mengakui mayoritas beras tersebut diserap dengan skema komersial. Dengan kata lain, Bayu membeli beras lokal dengan skema komersial untuk tujuan komersial.
Ia menilai Bulog dapat menyerap beras lokal untuk kebutuhan CBP jika HPP gabah dapat dinaikkan menjadi Rp 6.000 per kg. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan jika HPP gabah tidak berubah dari posisi saat ini senilai Rp 5.000 per kg.
"Kalau HPP gabah Rp 6.000 per kg, mungkin 50% dana Bulog dapat digunakan untuk menyerap beras untuk CBP," katanya.