Jokowi akan Bagi-bagi 5.000 Sertifikat Tanah di Banyuwangi Hari Ini

YouTube
Jokowi mengesahkan Publisher Rights
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
30/4/2024, 08.03 WIB

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Selasa (30/4). Jokowi akan menyerahkan sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah kepada para warga. 

"Presiden akan ke Banyuwangi Selasa siang, agendanya menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah kepada 5.000 penerima yang dipusatkan di GOR Tawang Alun," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/4).

Jokowi akan didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi Machfoed Effendi mengatakan, total sertifikat tanah yang akan diserahkan mencapai 10.323 sertifikat.  "Mereka adalah penerima SK Biru pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). SK Biru sendiri menjadi dasar penerbitan SK tanah redistribusi Program TORA," kata Machfoed.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan 111,8 juta bidang tanah secara nasional telah bersertifikat melalui intervensi program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap atau PTSL. "Target target 120 juta bidang tanah di sertifikat tahun 2024, telah terealisasi 111,8 juta bidang tanah sejak Januari hingga April," kata Agus saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Minggu (28/4). 

Ia menjelaskan, percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL Kementerian ATR/BPN merupakan upaya negara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat guna menekan konflik agraria. Dari ratusan juta bidang tanah yang sudah bersertifikat, masih ada sekitar 9 ribu bidang tanah yang terus digenjot lewat PTSL. "Target ini sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dituntaskan hingga Desember 2024," ujarnya.

Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan percepatan reformasi pertanahan atau reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Ini termasuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan agribisnis guna menekan kemiskinan.