Apindo Usul Kementerian Perumahan dan Perkotaan di Pemerintahan Baru

Muhammad Zaenuddin|Katadata
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani memberi penjelasan saat acara Wealth Wisdom yang diselenggarakan Permata Bank di Balroom Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10).
Penulis: Antara
Editor: Sorta Tobing
10/5/2024, 08.30 WIB

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pembentukan kementerian perumahan dan perkotaan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kementerian ini akan mengurus hal-hal terkait properti dan masalah urban. 

"Kami tahu ada keterbatasan dari sisi nomenklatur yang ada tapi kita tidak memiliki kementerian yang fokus pada properti atau perumahan," kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani di Jakarta, Rabu (10/5). 

Usulan tersebut telah Apindo ajukan untuk pemerintahan baru. "Apakah bentuknya kementerian atau badan, pada dasarnya kami melihat cakupan pekerjaannya masih perlu diperhatikan," ucapnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang PUPR Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Insannul Kamil mengapresiasi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. "Program ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar," katanya.

Regulasi dan tata kelola, menurut dia, menjadi faktor kunci untuk mewujudkan program tersebut. "Banyak kebijakan terkait perumahan yang kurang akselerasinya karena tantangan terbesar adalah regulasi. Ini membutuhkan perubahan dari cara biasa ke cara yang tidak biasa," ujarnya.

Terkait wacana perlunya pembentukan badan atau kementerian khusus yang menangani perumahan dalam pemerintah baru, Insannul mengatakan kedua wacana tersebut dapat mempercepat program perumahan bagi rakyat.

"Kalau dengan yang sekarang, sepertinya untuk program tiga juta rumah kita harus meningkatkan caranya. Tata kelola harus berubah," katanya.