4 Strategi Pemerintah Mengatasi 10 Juta Gen Z Pengangguran

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp.
Sejumlah calon pekerja antre untuk memasuki ruangan Bursa Kerja 2023 di Mal Pesona Square, Depok, Jawa Barat, Senin (30/10/2023). Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menggelar Bursa Kerja 2023 dengan menyediakan 2.142 lowongan kerja yang digelar hingga 31 Oktober 2023 bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran terbuka di Depok.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
12/6/2024, 17.12 WIB

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan empat strategi untuk menyerap hampir 10 juta pengangguran muda berusia 15-24 tahun yang termasuk generasi Z.  Badan Pusat Statistik mendefinisikan 10 juta gen Z tersebut sebagai pengangguran  di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja, dan tidak menjalani pelatihan atau NEET.

Berdasarkan kelompok umurnya, generasi muda pengangguran NEET paling banyak di rentang usia 20-24 tahun mencapai 6,46 juta dan usia 15-19 tahun sebanyak 3,44 juta orang. Pengangguran muda ini paling banyak lulusan sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah 3,57 juta orang.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Perekonomian Chairul Saleh mengatakan, strategi pertama untuk mengatasi pengangguran gen Z adalah perubahan pola pikir menjadi lifelong learning. Menurutnya, salah satu program yang ditawarkan untuk merubah pola pikir tersebut adalah Prakerja.

"Program Prakerja sudah menyediakan berbagai macam pelatihan terkini sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini," kata Chairul di kantornya, Rabu (12/6).

Kedua, memetakan kebutuhan pasar kerja pada 5-10 tahun ke depan. Chairul mengaku sedang memetakan pasar kerja tersebut dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Chairul menilai peran pelaku usaha dalam proses pemetaan tersebut menjadi penting. Pengusaha dinilai menjadi pihak yang paling mengetahui tren perkembangan pasar kerja di dalam negeri.

"Menjadi krusial dialog-dialog konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri untuk bisa menangkap pasar kerja 5-10 tahun nanti seperti apa," ujarnya.

Analis kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Sumurung mengatakan strategi ketiga melalui pasar kerja luar negeri. Menurutnya, pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Sumurung menyampaikan, harmonisasi beleid tersebut kini telah selesai dan menunggu untuk diterbitkan. "Kemenkumham telah menyurati Menko Perekonomian untuk segera menyurati presiden terkait penerbitan Perpres tersebut," ujarnya.

Strategi terakhir dalam menghadapi hampir 10 juta generasi muda NEET adalah peningkatan jumlah pengusaha. Oleh karena itu, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian Eripson M. H. Sinaga berencana untuk membuat ekosistem wirausaha di dalam negeri.

Eripson menargetkan jumlah wirausaha mapan pada tahun ini naik dari 3,04% pada Agustus 2023 menjadi 3,95%. Menurutnya, target tersebut bisa didorong oleh pemerintah daerah dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Ia menjelaskan PP No. 7 Tahun 2021 mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk setidaknya satu lembaga inkubator wirausaha di daerahnya. "Jadi, kami mendorong anak-anak muda yang tidak bekerja untuk bisa menjadi wirausaha atau menciptakan perusahaan rintisan bidang digital," kata Eripson.

Reporter: Andi M. Arief