PT Adhi Karya Tbk mengajukan Penyertaan Modal Negara atau PMN senilai Rp 2,09 triliun tahun depan untuk menyelesaikan dua tol dalam Proyek Strategis Nasional. Emiten konstruksi berkode ADHI ini menyampaikan dana tersebut dibutuhkan lantaran pemegang saham dalam kedua proyek tersebut tidak memenuhi kewajibannya.
Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson menjelaskan pemegang saham mayoritas Tol Solo-Kulonprogo tidak mampu mendapatkan kredit dari perbankan untuk memenuhi kewajibannya dalam proyek tersebut. Kondisi ini membuat kepemilikan saham ADHI di ruas tol tersebut bertambah dari 24% menjadi 47,18%.
"PT Gama Group dan PT Dayamulia Turangga sedang restrukturisasi keuangan, sehingga tidak mampu mendapatkan tambahan-tambahan kredit," kata Entus dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7).
Entus menjelaskan, penambahan kepemilikan saham tersebut membuat kebutuhan ekuitas dalam Tol Solo-Kulonprogo bertambah dari Rp 1,91 triliun menjadi Rp 3,98 triliun. Dengan demikian, ADHI membutuhkan PNM senilai Rp 1,92 triliun untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Adhi Karya telah mendapatkan PMN senilai Rp 1,4 triliun pada 2022 untuk konstruksi Tol Solo-Kulonprogo. Dengan demikian, total PMN yang diajukan ADHI untuk membangun Tol Solo-Kulonprogo mencapai Rp 3,52 triliun.
Selain itu, menurut Entus, pihaknya juga membutuhkan PMN Rp 173 miliar untuk melanjutkan pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen. Adhi Karya sebelumnya telah mendapatkan PMN Rp 290 miliar pada 2022 untuk pembangunan ruas tol tersebut. Suntikan dana dari pemerintah dibutuhkan pada proyek tersebut karena biaya konstruksi dan investasi naik dari Rp 14,2 triliun menjadi Rp 18,3 triliun.
Selain itu, Entus mengatakan, pemegang saham lain dalam Tol Yogyakarta-Bawen tidak memasukkan setoran modal pada 2022. Adapun pemegang saham dalam Tol Yogyakarta-Bawen adalah PT Jasa Marga Tbk sebesar 63,15%, ADHI sebesar 13,16%, PT Pembangunan Perumahan Tbk sebesar 13,16%, PT Waskita Karya Tbk sebesar 7,91%, dan PT Brantas Abipraya sebesar 2,63%.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 16 BUMN senilai Rp 44,24 triliun pada 2025 ke DPR. Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari PMN tahun ini yang telah disetujui legislator senilai Rp 13,6 triliun.
Erick beralasan pengajuan tersebut penting agar ada keberlanjutan program dalam pemerintahan selanjutnya. Walaupun naik lebih dari dua kali lipat, target komposisi PMN dan dividen BUMN tidak berubah pada 2025.
"Secara kumulatif, komposisi antara dividen dan PMN masih lebih besar dividennya atau kurang lebih 55:45. Rencana PMN 2025 ini yang ingin kami usulkan ke Komisi VI DPR," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (19/3).
Erick menjelaskan mayoritas BUMN yang mendapatkan PMN pada 2025 adalah BUMN karya, yakni PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, dan Perum Perumnas.