Bali akan Punya MRT dan LRT Senilai Ratusan Triliun, Seperti Apa Jalurnya?

Freepik
Ilustrasi. Bali berencana membangun transportasi massal berbasis kereta.
Penulis: Agustiyanti
25/7/2024, 09.26 WIB

Provinsi Bali akan memiliki transportasi masal berbasis kereta atau Bali Urban Rail dengan sebagian jalur akan dibangun di bawah tanah seperti MRT. Selain Bali Urban Rail, pemerintah juga berencana membangun LRT di Pulau Dewata itu. Investasi yang dibutuhan mencapai ratusan triliun rupiah. 

Proyek Urban Rail saat ini sudah memasuki babak baru dengan bergabungnya PT Bumi Indah Prima (BIP) sebagai investor utama proyek Bali Urban Rail.  BIP bergandengan dengan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SDBJ) yang sebelunya mendapat kewenangan mengembangkan proyek ini.

Adapun nilai investasi seluruh fase pembangunan mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun.

Direktur Utama Ari Askhara sebagai perpanjangan tangan Pemda mengatakan pihaknya bersama investor terpilih nantinya akan membangun seluruh infrastruktur transportasi kereta bawah tanah secara bertahap. “Setelah penilaian dibantu konsultan, kami mendapat investor terkualifikasi yaitu PT Bumi Indah Prima sekaligus investor utama yang mengkoordinasikan investor-investor lain untuk bergabung,” kata dia.

Nantinya pembangunan subway atau kereta bawah tanah di Bali akan dibagi dalam empat fase. Fase pertama dan kedua ditargetkan rampung tahun 2031 dengan nilai investasi 10,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp175 triliun.

“Fase pertama itu Bandara Ngurah Rai-Central Parkir-Seminyak-Canggu, fase kedua Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua, fase ketiga Sanur, keempat Ubud, itu totalnya 20 miliar dolar AS,” ujarnya.

Mantan Dirut Garuda Indonesia itu menjelaskan proses pencarian investor melalui pendekatan nonkonvensional, dimana para calon yang hendak mengembangkan diundang untuk mengajukan visi, rencana bisnis, struktur proyek, dan lain-lain kemudian dilakukan kualifikasi.

Ia menjelaskan, mulanya  terdapat lima investor yang mengajukan diri baik dari perusahaan global, domestik, maupun BUMN. Mereka pun mengirim dokumen sesuai syarat. Namun, PT SBDJ dengan bantua Pemprov akhirnya menunjuk investor pemenang yang berani investasi tanpa menggunakan jaminan pembiayaan negara.

Proyek Urban Rail Bali yang berada dibawah kewenangan Pemprov Bali berbeda dengan LRT Bali yang sempat dikemukakan Kemenhub. Ketuhan investasi LRT juga mencapai angka triliunan rupiah, dengan kebutuhan investasi untuk proyek fase 1A mencapai Rp 8,8 triliun.

Proyek ini rencananya dibiayai menggunakan program Official Development Assistance atau program bantuan pemerintah Korea Selatan. Namun, proyek ini masih perlu  ditender meskipun Korea Selatan sudah melakukan studi,

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati sebelumnya mengatakan, LRT Bali fase 1 A akan dibangun dengan panjang lintasan 5,3 km. Pembangunannya membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. 

Rencana pembangunan LRT Bali telah mengemuka sejak 2020. Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Korea National Railway untuk melakukan pra-studi kelayakan. Studi tersebut menguraikan rencana sistem LRT yang mencakup 9,46 km antara Bandara Ngurah Rai dan Seminyak.

Apakah MRT dan LRT Bali akan Membebani Keuangan Negara?

Pembangunan MRT Bali akan dilakukan tanpa jaminan keuangan negara. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai, kualifikasi ini menguntungkan, sebab tidak akan menimbulkan utang bagi negara maupun daerah, justru mendatangkan keuntungan.

“Investor kok berani, karena mereka punya hitungan untuk itu. Saya tahu di mana investor bisa mendapatkan penghasilan untuk mengembalikan semua biaya investasi, bentuk seperti ini yang kami harapkan bisa dilakukan di tempat lain di tanah air,” kata dia.

Sementara Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya berpesan agar PT SBDJ yang ditunjuk sebagai pengelola dan investor memikirkan masyarakat lokal. Orang nomor satu di Pemprov Bali itu meminta agar nantinya pengembangan angkutan kereta bawah tanah dapat menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.


Reporter: Antara