Pemerintah menargetkan dapat menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8 persen dari produk domestik bruto (PDB) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. Penurunan biaya logistik akan melibatkan beberapa aspek, mulai dari pemanfaatan tol laut hingga digitalisasi layanan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, penurunan biaya logistik perlu dilakukan melalui beberapa aspek. Pemerintah akan mendorong transformasi digital layanan logistik, pengurangan biaya transportasi, optimalisasi pemanfaatan tol laut, penguatan konektivitas, serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah
Ia menekan penurunan biaya logistik merupakan bagian dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini pun telah diatur dengan penguatan dan penataan melalui National Logistic Ecosystem (NLE), sesuai Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
"NLE yang diimplementasikan di beberapa pelabuhan dan bandara berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya layanan," ujar Budi Karya pada Kamis (25/7), seperti dikutip dari Antara.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 264 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet. Sebanyak 46 pelabuhan telah terintegrasi dengan NLE dan 6 bandara telah menerapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
“Untuk mendukung penerapan NLE, Kementerian Perhubungan terus mendorong upaya perbaikan layanan melalui digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan kapal, barang dan penumpang,” kata Budi.
Indonesia Emas 2045 merupakan target Indonesia menjadi negara maju dan modern, serta sejajar dengan negara adidaya tepat 100 tahun kemerdekaan. Untuk mencapai target tersebut, ekonomi Indonesia harus tumbuh rata-rata di atas 6%.