Basuki Buka Suara soal Rencana Prabowo Hidupkan Lagi Kementerian Perumahan

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.
Ilustrasi.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
11/9/2024, 12.50 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembentukan Kementerian Perumahan akan mempercepat penanganan masalah kebutuhan atau backlog perumahan. Basuki meyakini program tiga juta rumah per tahun dapat tercapai dengan pembentukan Kementerian Perumahan.

Basuki mengatakan, angka backlog perumahan masih tinggi atau sekitar 9,9 juta unit. Menurutnya, pembentukan Kementerian Perumahan akan menekan angka backlog baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan.

"Dengan Kementerian Perumahan, menurut saya penanganan backlog perumahan akan lebih bagus, karena jadi lebih fokus," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (11/9).

Ia menyampaikan, salah satu permasalahan backlog yang diatasi adalah mengisi perumahan subsidi yang belum dihuni sampai sekarang.

Berdasarkan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, total ketersediaan rumah subsidi secara nasional mencapai 723,6 ribu unit per tanggal 30 Mei 2024. Sementara itu, angka kebutuhan rumah subsidi hanya 203,8 ribu orang.

Kelebihan pasokan ini juga tercatat di seluruh provinsi, kecuali DKI Jakarta. Per tanggal 30 Mei 2024 ketersediaan rumah subsidi di DKI Jakarta hanya 225 unit, sedangkan kebutuhannya 861 orang.

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program 1 juta rumah per tahun sejak 2015. Basuki menyampaikan program tersebut telah dipenuhi setidaknya dalam beberapa tahun terakhir.

 Kamar Dagang dan Industri sebelumnya menilai, perlu ada inovasi mendasar untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah per tahun yang menjadi salah satu program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur Kadin Indonesia Insannul Kamil mengatakan tata kelola pemerintah dalam pembangunan rumah harus berubah.

Target Presiden Terpilih Prabowo lebih besar menjadi tiga kali lipat dari target Presiden Joko Widodo yang "hanya" 1 juta rumah per tahun.

"Pembentukan badan atau pemisahan divisi perumahan itu memerlukan kajian. Namun kedua pilihan tersebut past mengakselerasi pencapaian 3 juta rumah per tahun lebih cepat," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/5).

Reporter: Andi M. Arief