Airlangga Ungkap Alasan RI Ngotot Gabung OECD dan Kemitraan Trans Pasifik
Indonesia tengah berupaya menjadi anggota dua forum kerja sama internasional, OECD dan CP TPP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, bergabungnya Indonesia sebagai anggota kedua organisasi internasional tersebut akan mempermudah perluasan pasar ekspor.
OECD atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi adalah organisasi multilateral dengan 38 negara anggota yang bekerja sama mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. Lembaga ini menjadi forum untuk membentuk kebijakan yang dapat disepakati bersama oleh negara-negara anggota di berbagai bidang ekonomi, seperti perpajakan.
Sementara itu, keanggotaan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CP-TPP adalah perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang dibentuk oleh sejumlah negara di kawasan Asia-Pasifik. Beberapa anggotanya adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembukaan pasar ekspor akan lebih mudah dengan bergabung pada badan internasional. Pembukaan pasar ekspor dengan perjanjian bilateral terbukti memakan waktu.
Ia mencontohkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA yang telah berjalan sembilan tahun dan belum kunjung rampung. Padahal, potensi pasar ekspor akan jauh lebih besar jika bergabung dengan lembaga internasional dengan waktu negosiasi yang lebih pasti.
"Pak Jokowi dan Pak Prabowo mengatakan agar proses keanggotaan OECD dan CP-TPP dijalankan secara bersamaan, karena ini akan membuka pasar yang lebih besar dan aturan main yang jelas," kata Airlangga di Menara Kadin, Rabu (2/10).
Airlangga menargetkan Indonesia menjadi anggota OECD pada 2028 dan menjadi bagian dari CP-TPP pada 2027. Ia menyebut, nilai perekonomian dari 38 negara anggota OECD mencapai US$ 59 triliun. Seluruh negara anggota OECD berkontribusi hingga 64% dari total perdagangan dunia.
Sementara itu, nilai perekonomian seluruh negara anggota CP TPP mencapai US$ 11 triliun. Seluruh negara tersebut memiliki andil terhadap 14,7% dari volume perdagangan global.
Airlangga mengatakan, pemerintah selanjutnya harus dapat mereformasi pola pikir pembukaan pasar ekspor. Menurutnya, pemerintah kerap sulit membuka pasar baru karena tidak berpikir pragmatis seperti Vietnam.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menilai Vietnam berhasil menggantungkan 80% dari perekonomian negaranya dari kegiatan ekspor saat ini. Pemerintah Negeri Naga Biru fokus untuk membuka pasar baru dan menyesuaikan urusan selain perdagangan setelahnya.
Menurut dia, pola pikir pemerintah dalam membuka pasar ekspor saat ini kurang strategis. Ia mencontohkan, penyesuaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Jepang yang mandek pada pembahasan ukuran ikan ekspor dan mangga.
"Nilai perdagangan dua komoditas itu hanya US$ 300.000 per tahun, padahal nilai total perjanjian tersebut adalah antara US$ 20 sampai US$ 30 miliar," katanya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya menargetkan perluasan pasar ekspor ke Asia Selatan yang termasuk pasar non tradisional Indonesia. Sebab, surplus neraca perdagangan terbesar Indonesia saat ini adalah dengan Pakistan dan Bangladesh.
Selain Asia Selatan, Zulhas menyebut juga membidik pasar non tradisional lain seperti Asia Tengah, Asia Timur, Timur Tengah, Eropa Timur hingga Afrika. “Nigeria itu besar juga, banyak juga yang datang,” kata Zulhas.