Pesawat Air India Mendarat Darurat di Kanada Gara-gara Ancaman Daring
Pesawat Air India yang mengangkut 211 penumpang dan awak terpaksa mendarat darurat pada Selasa (15/10) di wilayah Arktik Tinggi Kanada. Kepolisian Kanada menyebut pendaratan darurat dilakukan karena muncul ancaman keamanan daring.
"Pada 15 Oktober 2024 sekitar pukul 5:21 pagi (waktu setempat), penerbangan Air India 127 melakukan pendaratan darurat ke Iqaluit, Nunavut," kata Kepolisian Kerajaan Kanada dalam siaran pers, seperti dikutip dari Anadolu.
"Penerbangan tersebut berangkat dari New Delhi dan sedang dalam perjalanan ke Chicago. Semua 211 penumpang dan awak pesawat turun dari pesawat dan dipindahkan ke bandara Internasional Iqaluit," ujarnya.
Air India dalam unggahan di media sosial X menginformasikan pemeriksaan yang dilakukan kepada penumpang dan rencana penerbangan lanjutan sesegera mungkin.
Saluran media NDTV India melaporkan bahwa 10 penerbangan maskapai India dibatalkan dalam waktu 48 jam setelah menerima ancaman yang ternyata adalah tipuan.
Ancaman tersebut muncul setelah berita mengejutkan dari Kanada pada Senin (13/10) yang mengkaitkan pemerintah India dengan aktivitas kriminal di Kanada, termasuk pembunuhan dan pemerasan.
RCMP mengatakan pada konferensi pers bahwa kejahatan tersebut menimbulkan ancaman publik yang serius bagi warga Kanada. Tuduhan tersebut terungkap saat RCMP menyelidiki pembunuhan warga Sikh Kanada Hardeep Singh Nijjar pada 2023, seorang pendukung utama pembentukan negara Sikh terpisah di India.
Sebagai hasil dari temuan RCMP, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengumumkan pengusiran enam diplomat India dari Kanada dan sebagai tindakan balasan pada Senin (14/10), New Delhi memerintahkan enam pejabat diplomatik tinggi Kanada untuk meninggalkan India.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa Kanada tidak akan pernah menoleransi keterlibatan pemerintah asing dalam mengancam dan membunuh warga negara Kanada di tanah Kanada. "Pelanggaran yang sangat tidak dapat diterima terhadap kedaulatan Kanada dan hukum internasional," kata Trudeu.