Menteri Maruarar Ingin Produsen Semen Beri Diskon Khusus untuk Perumahan Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengundang PT Semen Indonesia Tbk dan pabrik-pabrik semen lain untuk membahas terkait diskon pembelian semen dalam mendukung pembangunan rumah rakyat.
"Bapak (Direktur Utama) Semen Indonesia sebentar lagi saya undang bapak dengan pabrik-pabrik semen. Tolong pikirkan berapa diskon buat rumah rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat (1/11).
Menurut dia, sudah saatnya Kementerian PKP melakukan negosiasi terkait diskon dengan para produsen material konstruksi demi memperjuangkan pembangunan rumah untuk rakyat kecil.
"Kita harus melakukan itu bagi rakyat. Jangan untuk rakyat malah tidak ada diskon. Kalau buat kepentingan kita, kita bisa nawar, kalau buat kepentingan negara dan rakyat, kita tidak menawar. Itu salah menurut saya, kita ubah pola pikir itu," katanya.
Dengan semangat gotong royong, kata Maruarar, maka akan meningkatkan efisiensi terkait pembelian material konstruksi untuk pembangunan rumah rakyat melalui konsep central purchasing atau pembelian terpusat.
"Bagaimana caranya kalau kita tidak bergotong-royong? Makanya kita membuat efisiensi juga. Namanya dengan konsep central purchasing. Kalau bagi perusahaan-perusahaan besar hal itu sudah biasa. Jadi beli semen, beli apa dilakukan sentralisasi," katanya.
Bisa Menghemat Anggaran Negara
Konsep central purchasing dinilai penting untuk diterapkan dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran negara. Untuk itu, rencana itu juga diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Pak tolong kita kalau bisa buat gerakan efisiensi dan penghematan nasional dari anggaran. Jadi jangan kita pemerintah hanya berhenti sampai mengamankan APBN, tapi kita juga efisiensikan. Ini satu langkah saja," kata Maruarar.
Menurutnya, kalau harga semen turun, harga cat turun, maka harga rumah kemungkinan juga dapat turun. Maka jika harga rumah menjadi murah, maka bisa menguntungkan bagi rakyat.
Sebelumnya, dia meyakini penerapan konsep gotong royong, bisa mengatasi masalah keterbatasan anggaran pembangunan. Tercatat Kementerian PKP hanya mendapat alokasi anggaran Rp 5,078 triliun pada 2025.
Dirinya juga meminta para legislator untuk mengkritisi alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian PKP.