Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo berencana melanjutkan pembangunan jalan daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
"Masalah konektivitas akhirnya menyebabkan harga turun dan petani tidak mendapat keuntungan. Setelah Presiden (Prabowo Subianto) kembali dari luar negeri, saya akan laporkan kelanjutan pembangunan jalan daerah," kata Dody dalam keterangan resmi, Jumat (22/11).
Dody mengungkapkan fokus pembangunan jalan daerah kali ini adalah menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengalokasikan anggaran Inpres Jalan Daerah senilai Rp 29,6 triliun sampai tahun ini.
Secara rinci, anggaran pada 2023 senilai Rp 14,6 triliun, sedangkan pada 2024 naik menjadi Rp 15 triliun. Seluruh dana tersebut ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan nonnasional yang rusak.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali KemenPU Gunadi Antariksa mengatakan Inpres Jalan Daerah bertujuan meningkatkan kemantapan seluruh jalan di dalam negeri.
Kementerian Pekerjaan Umum mendata rata-rata tingkat kemantapan jalan tingkat nasional adalah sekitar 95%. Tingkat kemantapan jalan tingkat kota jauh lebih rendah atau sekitar 75,45%.
Tingkat kemantapan jalan provinsi tahun lalu tercatat lebih buruk atau hanya 66,87%. Terakhir, angka tingkat rata-rata kemantapan jalan kabupaten nasional hanya sebagian atau 50,82%.
Gunadi mengusulkan pemilihan ruas jalan daerah yang masuk dalam Inpres Jalan Daerah tahun depan dilakukan bersama legislator. Dengan demikian, pemerintah dapat memilih ruas sesuai tingkat prioritas.
"Mudah-mudahan langkah tersebut dapat mempermudah konektivitas masyarakat, serta dapat mendukung sentra produksi pertanian yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Gunadi.