Joe Biden Teken RUU Anggaran Cegah Pemerintah AS Tutup
Presiden Joe Biden menandatangani Rancangan Undang-Undang anggaran pemerintah sementara pada Sabtu (22/12). RUU ini resmi mencegah ditutupnya pemerintahan AS.
RUU ini dapat mendanai pemerintahan AS hingga 14 Maret, yang mencakup bantuan bencana senilai US$100 miliar, Namun, RUU ini tidak mencakup perpanjangan batas utang yang diminta oleh Presiden terpilih Donald Trump.
"Perjanjian ini merupakan kompromi, yang berarti tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang diinginkannya," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Namun, menurut dia, perjanjian ini menolak percepatan pemotongan pajak bagi para miliarder yang diinginkan Partai Republik, dan memastikan pemerintah dapat terus beroperasi dengan kapasitas penuh.
"Itu kabar baik bagi rakyat Amerika, terutama saat keluarga berkumpul untuk merayakan musim liburan ini," katanya.
Senat meloloskan RUU anggaran ini pada Sabtu malam, tak lama setelah DPR meloloskan RUU tersebut. Suara Senat adalah 85-11, dan suara DPR adalah 366-34.
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, Biden mendukung undang-undang yang akhirnya disahkan Kongres.
"Meskipun tidak mencakup semua yang kami minta, RUU tersebut mencakup bantuan bencana yang diminta Presiden bagi masyarakat yang baru pulih dari badai, menghilangkan jalur yang dipercepat menuju pemotongan pajak bagi para miliarder, dan akan memastikan bahwa pemerintah dapat terus beroperasi dengan kapasitas penuh," kata Jean-Pierre.
Penandatanganan RUU tersebut mengakhiri beberapa hari yang kacau yang dimulai ketika Trump dan sekutunya Elon Musk secara terbuka menentang kesepakatan bipartisan awal. Ketika kedua pria itu secara vokal menentang kesepakatan tersebut, Partai Republik di Kongres dengan cepat menyuarakan kritik mereka.
Namun, Trump juga mendesak Partai Republik untuk memperpanjang atau menghapuskan pagu utang, permintaan yang tidak masuk dalam RUU final.
Trump pada awal minggu ini mengancam pemilihan pendahuluan bagi Partai Republik yang menentang dorongannya untuk memperpanjang batas utang. Namun, Partai Republik masih sangat mendukung RUU final.
Setelah kesepakatan bipartisan awal gagal, DPR gagal meloloskan RUU pendanaan baru pada hari Kamis, ketika sebagian besar Demokrat dan beberapa lusin Republik menolaknya.
Jean-Pierre menuduh Partai Republik melakukan perintah para dermawan miliarder mereka dengan mengorbankan warga Amerika yang bekerja keras dan mengecam partai tersebut karena menggagalkan perjanjian bipartisan awal.