Penggunaan Air Tanah akan Dilarang, Apakah Jakarta Mampu?

ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.
Sejumlah petugas mengamati instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024). SPAM Regional Jatiluhur I memiliki kapasitas 4.400 liter per detik untuk empat wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
10/1/2025, 15.00 WIB

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendukung penghentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah di DKI Jakarta untuk mencegah penurunan permukaan tanah. Kebijakan ini akan didukung melalui optimalisasi air bersih dari bendungan dan waduk di sekitar Ibu Kota.

Setidaknya ada tiga sumber air bersih ke Jabodetabek, yakni Bendungan Karian, Bendungan Jatiluhur, dan Waduk Pluit. Saat ini, hanya dua sumber air yang sudah mengalir ke Jabodetabek, yakni Bendungan Jatiluhur dan Waduk Pluit.

"Kebijakan itu sesuai dengan tujuan besar kami, yakni membangun pasokan air bersih untuk warga Jakarta. Iya, penghentian penerbitan izin baru penggunaan iar tanah akan mengoptimalisasi air dari SPAM Jatiluhur," kata Dody di kantornya, Jumat (10/1).

Air bersih yang berasal dari bendungan dan waduk harus diolah melalui Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM. Air hasil olahan SPAM selanjutnya disalurkan langsung ke rumah masyarakat melalui pipa yang dibangun pemerintah daerah.   

Dody menjelaskan, penghentian penggunaan air tanah pada akhirnya akan menghentikan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Penghentian penggunaan air tanah akan mencegah kekhawatiran tenggelamnya Jakarta yang diproyeksi terjadi pada 2050.

Ia pun sedang mengusahakan penerbitan Instruksi Presiden tentang Air Minum dan Air Limbah yang sebelumnya diterbitkan Presiden Joko Widodo. Dody mengatakan, Inpres Air Minum dan Air Limbah dapat membantu pemerintah daerah untuk menghubungkan air yang diolah SPAM masing-masing sumber air bersih ke rumah masyarakat.

Pemerintahan sebelumnya menyetujui anggaran senilai Rp 696 miliar untuk implementasi beleid tersebut pada Agustus 2024. Dody memberi sinyal bahwa dana yang sudah disetujui legislator berpotensi berubah pada tahun ini.

"Setelah penerbitan Inpres Air Minum dan Air Limbah selesai, kami baru akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait dana yang tersisa. Sebab, sebagian dana pemerintah telah ditransfer ke pemerintah daerah," katanya.

Permukaan tanah Jakarta turun antara 0,04 hingga 6,3 cm per tahun di wilayah cekungan air tanah (CAT) pada 2015-2022. Kondisi tersebut menyebabkan air tanah Jakarta menjadi terkontaminasi.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, mengatakan pihaknya melakukan penelitian dan pengukuran permukaan tanah. Wilayah CAT di Jakarta bisa dikatakan sudah rusak.

"Jakarta itu kerusakan sudah berdampak terhadap lingkungan, ada kontaminasi, baik antara air akuifer yang di atas dan bawah sudah mulai bercampur, atau sudah alami penurunan di permukaannya," ujar Wafid saat konferensi pers, di Gedung Kementerian ESDM, November 2023.

Wafid menegaskan masyarakat atau rumah tangga yang wajib berizin dalam penggunaan air tanah yakni hanya rumah tangga dengan pemakaian air tanah lebih dari 100 m3 per bulan. Mereka adalah rumah-rumah kalangan atas yang memiliki kolam renang, atau suatu korporasi besar.  

Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas terkait aturan tersebut. Pasalnya, sebagian besar rumah tangga di Indonesia tidak memerlukan izin karena pemakaiannya rata-rata hanya berkisar 20-30 m3 per bulannya.  
“Jadi saya juga minta teman-teman wartawan untuk mensosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak perlu khawatir, karena yang izin hanya yang pemakaiannya airnya di atas 100 m3,” kata dia



Reporter: Andi M. Arief