Sikap PDIP ke Pemerintahan Prabowo Ditentukan Kongres, Tak akan Seperti Era SBY
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, sikap partainya ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak akan sama dengan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014. PDIP di era Presiden SBY menjadi oposisi yang hampir selalu mengkritisi kebijakan pemerintah.
Menurut Basrah, hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 17 Oktober 2024 saat mengutus Basarah untuk bertemu dengan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu," kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Ia menjelaskan, mendapat titipan delapan pesan dari Megawati untuk disampaikan kepada Prabowo. Salah satunya, PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo, tetapi tak akan mengirimkan kader di Kabinet Merah Putih.
"Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial. Kita tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi," kata Basarah.
Adapun sikap Megawati yang tak sama dengan saat era SBY lantaran hubungannya dengan Prabowo yang terjalin baik. Hal itu tergambar saat keduanya pernah bersanding sebagai pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2009.
"Persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini, akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa," kata Basarah.
Namun, Basarah menegaskan, sikap partai banteng ke pemerintahan Prabowo akan ditentukan pada Kongres VI PDIP yang akan digelar pertengahan 2025.
"Kongres adalah instansi tertinggi partai, maka di Forum Kongres itulah keputusan lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu akan diputuskan di Kongres," kata Basarah.