Penyelesaian Meikarta, Menteri Maruarar Panggil Bos Grup Lippo Pekan Depan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, kembali menjadwalkan pemanggilan PT Lippo Karawaci Tbk dalam rangka penyelesaian sengketa proyek Meikarta pekan depan. Agenda pertemuan tersebut adalah penentuan sumber dana penyelesaian sengketa tersebut. 

Untuk diketahui, sejauh ini telah ada kata sepakat terkait bentuk penyelesaian sengketa tersebut, yakni pengembalian cicilan atau pemenuhan kontrak pembelian unit. Namun Maruarar belum memastikan apakah sumber dana penyelesaian sengketa  tersebut akan ada andil anggaran negara atau jadi tanggung jawab penuh Grup Lippo. 

"Sumber dana penyelesaian sengketa itu yang mau sampaikan terbuka. Kami tidak ada informasi yang tertutup, namun baru akan kami umumkan pada waktunya nanti," kata Maruarar di kantornya, Kamis (10/4).

Mayoritas konsumen yang bersengketa disebut lebih memilih opsi pengembalian uang cicil, meskipun pengembalian tersebut hanya berupa dana pokok yang telah dibayarkan, tanpa tambahan kompensasi kerugian atau penyesuaian inflasi.

Seperti diketahui, Maruarar kembali mengundang Grup Lippo untuk menyelesaikan sengketa Meikarta. Namun perwakilan yang didatangkan Grup Lippo hari ini, Kamis (10/4), sebatas administrator dokumen proyek Meikarta.

Dengan kata lain, Maruarar memberikan sinyal pertemuan dengan Grup Lippo hari ini tidak produktif lantaran tidak ada kesepakatan baru. Hal tersebut dinilai penting lantaran Maruarar telah menetapkan tenggat waktu penyelesaian sengketa Meikarta rampung selambatnya pada Agustus 2025.

"Saya tentu harus bertemu pemilik Lippo Cikarang, yakni John Riyadi, dalam penyelesaian sengketa Meikarta. Kami akan mencocokkan waktu pertemuan tersebut setelah saya kembali dari Qatar pekan depan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan bahwa tenggat waktu penyelesaian sengketa Meikarta akan digunakan untuk memverifikasi dokumen konsumen guna menghindari potensi klaim dari pihak-pihak yang tidak berhak.

Hingga kuartal I 2025, Lippo Cikarang melalui anak usahanya, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), telah melakukan serah terima 1.224 unit Meikarta. Serah terima akan terus berlangsung hingga 2027, dengan total target mencapai 18.000 unit.

Fitrah juga memastikan bahwa bagi konsumen yang memilih opsi unit hunian, penggantian akan disesuaikan dengan unit yang tersedia dan tetap mengacu pada kontrak awal. Adapun nilai kompensasi yang harus dipenuhi Lippo Group baru akan diketahui setelah proses verifikasi konsumen selesai.

Di sisi lain, penyelesaian megaproyek Meikarta diperkirakan membutuhkan tambahan dana Rp 3 triliun, di luar investasi Grup Lippo senilai Rp 4,5 triliun pasca mundurnya konsorsium sembilan perusahaan asing dari Cina, Hong Kong, dan Singapura yang sebelumnya berencana menyuntikkan dana sekitar US$ 300 juta (setara Rp 4,5 triliun).

Kesembilan perusahaan tersebut yakni USA Dunham Bush Refrigeration Equipment Inc. Union Space, Rework, Shanghai Infin Technology, Eshang Rosewood ESR Logistic, Nagase Indonesia, Micro Focus ACSC & CLFP International Logistic dan Seafirst Technologies.

Sejak Mei 2018, Grup Lippo juga bukan lagi pemegang saham mayoritas MSU setelah melepas 50,28% saham kepada Hasdeen Holdings Ltd, perusahaan berbasis di Singapura. Meski demikian, proyek Meikarta tetap berada dalam naungan Grup Lippo.