Dukung Program MBG, Airlangga Resmikan Pabrik Kemasan Aseptik Pertama di RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meresmikan pabrik kemasan aseptik terintegrasi pertama di dalam negeri, PT Lami Packaging Indonesia atau Lamipak. Menurutnya, fasilitas produksi tersebut akan mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui pengemasan susu segar.

Airlangga mencatat Lamipak telah meningkatkan kapasitas produksinya dari 12 miliar kemasan per tahun menjadi 21 miliar kemasan per tahun mulai bulan lalu. Angka tersebut masih dapat ditingkatkan hingga 10 kali lipat mengingat total luas pabrik Lamipak baru seluas 16 hektare atau sekitar 12% dari kapasitas maksimum.

"Ke depan kita tidak perlu impor kemasan aseptik lagi karena kemampuan ekspansi Lamipak tinggi mengingat total lahan di sini lebih dari 100 hektare," kata Airlangga di Pabrik Lamipak, Serang, Banten, Jumat (1/8).

Managing Director Lamipak Indonesia, Anton Hui mengatakan pihaknya siap untuk mendukung program MBG pemerintah. Sebab, pengoperasian Lamipak dapat memangkas rantai pasok dan mempercepat pengadaan kemasan aseptik di dalam negeri.

Karena itu, Anton menilai pihaknya dapat membantu menekan harga produk makanan dan minuman di dalam negeri. Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia menghitung kemasan berkontribusi sekitar 30% dalam struktur harga produk minuman olahan.

"Terkait dukungan program MBG, sekarang tergantung kesiapan produsen susu segar dan pemerintah. Sebab, setahu saya ada wacana pengurangan anggaran MBG," kata Anton di pabriknya.

Anton mengaku hadir dalam pembicaraan terkait penyediaan susu segar dalam program MBG. Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut membuat pemerintah dan produsen susu segar belum menemukan kata sepakat terkait harga.

"Kami terlibat langsung dalam pembicaraan tersebut. Namun sejauh ini belum ada konklusi konkret terkait pengadaan susu segar. Masih banyak diskusi antar produsen," ujarnya.

Kementerian Pertanian mendata total sapi perah impor yang tiba di dalam negeri baru mencapai 25.097 ekor atau 12,5% dari target tahun ini. Lambatnya realisasi investasi sapi perah berasal dari kurangnya ketersediaan tanah dengan biaya sewa yang rendah.

Seluruh tanah pasif milik negara kini dikelola oleh perusahaan pelat merah maupun kementerian melalui sertifikat hak pengelolaan maupun hak guna usaha. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda menilai pemanfaatan dokumen tanah tersebut oleh swasta akan memakan biaya tinggi.

"Masih ada aturan-aturan di Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan yang menyebabkan biaya sewa lahan cukup mahal dan dinilai tidak layak untuk investasi peternakan," kata Agung di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7).

Agung mengatakan, saat ini ada aturan yang mewajibkan biaya sewa tinggi jika tanah milik negara digunakan oleh pihak swasta. Agung tidak menjelaskan lebih lanjut aturan apa yang dimaksud, namun kebijakan tersebut dinilai bisa menahan realisasi impor sapi perah hidup sebanyak 100.000 ekor pada tahun ini.  

Saat ini, total perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan 3 juta ekor sapi perah dan pedaging sampai 2029 mencapai 134 entitas. Hingga Juni 2025, sebanyak 110 entitas telah mendatangkan 350.000 ekor sapi pedaging dan 25.097 sapi perah.  

Agung mengatakan, permasalahan lahan membuat investor sapi perah asal Vietnam TH Group belum merealisasikan rencana impornya. TH Group berencana mendatangkan sekitar 250.000 ekor sapi perah per tahun atau 1,5 juta sapi perah ke Indonesia hingga 2029.

"Kami masih negosiasi terkait lahan dengan TH Group karena rencana investasinya cukup besar. Masalah lahan ini yang masih menjadi tantangan terbesar kami," katanya.