OIKN Lelang 24 Proyek Infrastruktur Rp 18,46 T, Termasuk Kawasan Legislatif

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melelang 24 proyek konstruksi senilai Rp 18,46 triliun bulan ini. Fokus seluruh proyek tersebut adalah pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung di IKN.

Dikutip dari platform milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Inaproc, mayoritas proyek dilelang sejak Senin (11/8), dan hari ini, Selasa (12/8). Sementara masa konstruksi dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober 2025.

LKPP mendata proyek di IKN dengan nilai paling tinggi yang dilelang bulan ini adalah konstruksi gedung dan kawasan DPR II senilai Rp 2,2 triliun. Sementara anggaran terendah ada dalam pekerjaan manajemen konstruksi kompleks yudikatif senilai Rp 48 miliar.

Secara umum, total anggaran dalam konstruksi kawasan legislatif yang dilelang bulan ini mencapai Rp 10,94 triliun. Adapun proyek di kawasan yudikatif mencapai Rp 6,46 triliun.

Berdasarkan data LKPP, ada lima proyek pembangunan gedung di kawasan legislatif, yakni gedung DPR I, DPR II, DPD, Sidang Paripurna, dan MPR. Konstruksi lima gedung tersebut mencapai Rp 9,8 triliun.

Sementara itu, kawasan yudikatif dirancang memiliki empat gedung dan satu kawasan, yakni gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Masjid IKN, dan Plaza Keadilan. OIKN mengalokasikan anggaran senilai Rp 3,3 triliun dalam pekerjaan konstruksi tersebut.

Di sisi lain, OIKN juga melelang beberapa pekerjaan infrastruktur pendukung, seperti jalan kawasan, kolam retensi, jaringan pipa air minum, dan embung. Total anggaran seluruh pekerjaan dalam proyek tersebut mencapai Rp 2,22 triliun.

Anggaran IKN Rp 48,8 triliun

Untuk diketahui, pemerintah telah menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Dengan kata lain, total anggaran IKN yang akan diserap sejauh ini baru mencapai 4,62%.

Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mencatat alokasi anggaran bagi OIKN adalah Rp 14,4 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran dalam proyek yang dilelang lebih besar 28% dari yang dana yang disiapkan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan. Prabowo juga merestui alokasi anggaran Rp 48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.  

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan sikap Presiden itu selepas rapat terbatas membahas IKN di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam (3/2).

“Terkait IKN, ini sudah dipastikan akan dilanjutkan. Presiden memastikan akan ada alokasi anggaran kurang lebih Rp 48,8 triliun," kata AHY kepada wartawan.