Wamen Fahri: Investasi Qatar Rp 321 Triliun Terhambat Perombakan Direksi KAI

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengatakan realisasi investasi dari Qatar terhambat perombakan direksi dan komisaris PT Kereta Api Indonesia. Investasi Qatar tersebut rencananya akan ditanamkan untuk pengembangan perumahan berorientasi Transit oriented Development (TOD) di kawasan stasiun senilai US$ 20 miliar atau Rp 321 triliun.

Fahri mengatakan proses realisasi investasi asal Qatar tersebut telah sampai pada pembentukan usaha patungan dengan KAI untuk 1 juta unit rumah.

"Pemilihan lahannya nanti, karena mereka mau mengincar pengembangan TOD, seperti pengembangan properti di kawasan Stasiun Kampung Bandan dan sebagainya. Investor akan berhubungan dengan KAI sebagai pemilik lahan," kata Fahri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan, Rabu (13/8).

Fahri menyampaikan harga properti hasil investasi Qatar belum dapat dipangkas hingga 50% dari harga pasar. Sebab, insentif berupa pengadaan tanah oleh negara belum memiliki aturan pasti.

Walau demikian, Fahri mengaku telah meminta KAI untuk menekan biaya tanah ke struktur harga properti hasil investasi Qatar tersebut. Fahri sebelumnya menghitung harga satu unit rusun dapat ditekan menjadi sekitar Rp 200 juta per unit jika mengecualikan tanah dalam struktur harga properti.

Fahri menjelaskan harga tanah berkontribusi hingga 40% dalam struktur harga rumah di dalam negeri. Mengingat rata-rata harga rusun di Jabodetabek telah menembus Rp 300 juta, program 3 juta rumah dapat menekan harga rusun di kawasan tersebut ke kisaran Rp 200 juta.

"Kami telah menghitung dan mendapatkan angka-angka fantastis kalau komponen tanah dikeluarkan dari struktur harga rumah. Maka dari itu, pemerintah akan ambil alih tanah dalam program 3 juta rumah," kata Fahri dalam International Conference on Infrastructure, Kamis (12/6).

Fahri mengakui kebijakan tersebut akan mendisrupsi pasar rusun di dalam negeri. Namun, Fahri menekankan pasar rusun yang akan terdistorsi adalah pasar rusun untuk masyarakat berpendapatan tinggi.

Maka dari itu, Fahri mengaku langkah pengambil alihan tanah merupakan tindakan yang baik lantaran menguntungkan masyarakat umum. "Tindakan ini jangan menjadi keruh. Kalau tidak ingin pemerintah ambil alih tanah, orang kaya harus menurunkan harga tanah, kan mereka yang mengontrol harga tanah," katanya.

Walau demikian, Fahri menunjukkan mayoritas atau sekitar 80% dari pendanaan program 3 juta rumah per tahun harus datang dari pengembang. Alhasil, sektor swasta harus menyiapkan dana Rp 240 juta untuk membangun 1 juta unit rusun, sementara pemerintah akan merenovasi 2 juta rumah dengan anggaran sekitar 70 triliun.

Fahri menyampaikan Kementerian Keuangan telah menyetujui rencana tersebut. Dengan kata lain, anggaran program perumahan pada tahun depan akan mendekati angka Rp 70 triliun.