Belgia Akan Akui Palestina Akhir September, Beri 12 Sanksi ke Israel

Belgia akan mengakui Negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada akhir bulan ini. Selain itu, bakal memberikan sanksi ke Israel.

"Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas akan dijatuhkan terhadap pemerintah Israel," tulis Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot di media sosial X pada Selasa pagi (2/9), dikutip dari Al Jazeera, Rabu (3/9).

Prevot yang juga menjabat wakil perdana menteri mengatakan Israel akan menghadapi 12 sanksi dari Belgia, termasuk larangan impor produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki dan peninjauan kebijakan pengadaan publik dengan perusahaan-perusahaan Israel.

Anggota partai Les Engages yang berhaluan tengah, atau The Engaged, mengatakan Belgia memberikan janji itu mengingat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza.

“Kami telah menyaksikan situasi mengerikan di lapangan, dengan banyak orang kelaparan, dan ini sama sekali tidak dapat diterima. Menghentikan semua bantuan kemanusiaan adalah kejahatan perang," ujar dia kepada Al Jazeera.

Ia menambahkan bahwa keputusan itu juga diambil menyusul dimulainya kembali proyek permukiman ilegal E1 di Yerusalem Timur yang diduduki oleh Israel dan perluasan permukiman ilegal untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara.

Belgia Akui Palestina Dengan Syarat

Menteri Luar Negeri Belgia mengatakan pengakuan itu hanya akan diformalkan setelah tawanan terakhir dibebaskan dari Gaza dan Hamas tidak lagi memiliki peran dalam mengelola Palestina.

"Dari sudut pandang intelektual, pengakuan suatu negara seharusnya tanpa syarat. Namun, kami juga harus mengelola berbagai sensitivitas dalam koalisi Belgia. Kami terdiri dari lima partai, dan kami belum tentu selaras," kata Prevot.

Peneliti tamu di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri Muhammad Shehada mengatakan langkah Belgia untuk mengakui negara Palestina sudah tertunda sejak lama.

Shehada mengatakan, dalam formulasinya saat ini, keputusan Belgia berisiko memberi pemerintah Netanyahu insentif lain untuk menolak gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut mesti dianggap sebagai batu loncatan menuju persoalan memajukan kenegaraan Palestina, yang memerlukan penerapan sanksi, mengisolasi Israel, dan menyingkirkan kelompok garis keras dalam pemerintahannya.

Palestina Sambut Baik Rencana Belgia Mengakui Negaranya

Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik pengumuman Belgia dan meminta negara lain untuk mengikuti.

“Hal ini untuk mengintensifkan upaya praktis guna menghentikan kejahatan genosida, pengungsian, kelaparan, dan aneksasi, serta membuka jalur politik yang nyata untuk menyelesaikan konflik,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina melalui X.

“Langkah itu sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta melindungi solusi dua negara dan mendukung tercapainya perdamaian,” Kementerian Luar Negeri Palestina menambahkan.

Politikus Israel Salahkan Netanyahu soal Belgia Akan Akui Palestina

Pemerintah Israel tidak segera mengeluarkan pernyataan resmi. Akan tetapi, pemimpin partai oposisi Israel Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman mengatakan keputusan Belgia adalah akibat langsung dari kegagalan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Akibat ketidakmampuan Netanyahu dalam mengelola arena politik, negara Palestina sedang didirikan di depan mata kita," kata Lieberman melalui X. “Keputusan Belgia untuk bergabung dengan gerakan pengakuan dan sanksi merupakan akibat langsung lainnya dari kegagalan politiknya.”

Perdana Menteri Belgia Bart De Wever, dari partai Aliansi Flemish Baru, pada bulan lalu mengatakan pengakuan Palestina harus dikaitkan dengan persyaratan yang ketat.

Pada akhir Juli, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui kenegaraan Palestina ketika para pemimpin dunia bertemu di UNGA bulan ini.

Meskipun keputusan Belgia untuk mengakui kenegaraan Palestina mungkin tampak seperti tindakan simbolis belaka, ada momentum besar di seluruh Eropa.

Prancis dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bersama pertemuan tentang pengakuan Palestina selama UNGA pada 22 September. Australia, Kanada, dan Inggris juga berencana mengakui Palestina bulan ini dengan beberapa persyaratan.

Hingga April tahun ini, sekitar 147 negara, yang mewakili 75 persen anggota PBB, telah mengakui negara Palestina.