Manajemen Pelabuhan Marunda Proyeksi Buka Sekitar 20.000 Lapangan Kerja

PT Karya Citra Nusantara atau KCN menyatakan pengoperasian Pelabuhan Marunda secara penuh akan membuka lapangan kerja untuk lebih dari 20.000 orang. KCN mendata total nelayan di Pesisir Cilincing mencapai 700 orang dengan jumlah kapal di bawah 20 gross ton sejumlah 1.100 unit.

Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi mengatakan kapasitas sandar maksimum Pelabuhan Marunda mencapai 30 kapal tongkang. Menurutnya, penurunan muatan di seluruh kapal tersebut akan menyerap 18.000 tenaga kerja di sektor logistik darat.

"Lalu, ada tenaga kerja bongkar muat yang menggunakan alat berat. Untuk Dermaga 1 Pelabuhan Marunda saja sudah membuka 2.000 lapangan kerja," kata Widodo di Pelabuhan Marunda, Jumat (12/9).

Merujuk informasi resmi, Pelabuhan Marunda terdiri dari tiga dermaga dengan total panjang fasilitas sandar 4,7 kilometer. Dengan demikian, Widodo memproyeksi total kebutuhan tenaga kerja bongkar muat di kawasan tersebut menembus 7.000 orang.

Selain itu, Widodo menyampaikan pihaknya telah bekerja sama dengan PT Pertamina untuk memasok Marine Fuel Oil komersial. Menurutnya, hal tersebut penting agar Pelabuhan Marunda menjadi titik penyediaan jasa satu perhentian dan meminimalisasi potensi antrian di Pelabuhan.

Widodo mencatat konstruksi Dermaga 1  dan Dermaga 2 Pelabuhan Marunda ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Sementara itu, Dermaga 3 Pelabuhan Marunda ditargetkan rampung pada paruh kedua 2027 atau bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-500.

Adapun pagar beton Cilincing yang ramai dibicarakan di media sosial merupakan pancang beton yang menjadi bagian konstruksi Dermaga 3 Pelabuhan Marunda. Adapun dermaga tersebut akan tersambung dengan pemecah gelombang dengan panjang sekitar 3 kilometer di bagian utara Pelabuhan Marunda.

Kompensasi Nelayan

Widodo mengaku telah menyediakan fasilitas beasiswa bagi nelayan di Pesisir Cilincing untuk belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Menurutnya, tujuan utama fasilitas tersebut adalah menyediakan sumber daya manusia di industri pelayaran nasional.

Walau demikian, Widodo mengaku pemangku kepentingan harus memberikan kompensasi kepada nelayan akibat terganggunya proses penangkapan ikan di Pesisir Cilincing. Menurutnya, setidaknya ada tiga proyek infrastruktur yang berdampak negatif pada kegiatan nelayan di sana, yakni pengerukan Kali Cakung Lama, konstruksi Pelabuhan Marunda, dan pembangunan jalan tol New Priok Eastern Access (NPEA).

Widodo memaparkan ketiga proyek tersebut akan membentuk kawasan seluas 180 hektare yang terputus dari Laut Jawa. Menurutnya, nelayan dapat memanfaatkan kawasan tersebut sebagai daerah penangkapan ikan baru para nelayan di Pesisir Cilincing.

"Kalau kawasan tersebut tidak dilindungi, lawan kapal-kapal kecil milik nelayan adalah kapal-kapal besar yang bisa mudah merusak kapal milik nelayan. Solusinya harus ada kawasan budidaya ikan tangkap di Pesisir Cilincing," katanya.

Widodo menyampaikan skema pemberian kompensasi akan menunggu kajian dan pendataan yang dilakukan Pemerintah Jakarta Utara. Menurutnya, hal tersebut penting agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran.

Ia mengaku telah mendata jumlah nelayan di Pesisir Cilincing, yakni 700 orang yang mengoperasikan 1.100 kapal berukuran kurang dari 20 gross ton. Selain pendataan yang lebih presisi, Widodo menyampaikan Pemerintah Provinsi Jakarta Utara akan menawarkan skema pemberian kompensasi kepada para nelayan.

"Apakah nelayan yang melaut di Pesisir Cilincing memiliki KTP DKI Jakarta? Tidak. Masalahnya ada di situ, jadi kami sudah menggandeng Pemerintah Jakarta Utara untuk mendata nelayan di Pesisir Cilincing," kata Widodo.