Bapanas Buka Peluang Jagung SPHP Bisa Tersedia di Kopdes Merah Putih

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka peluang agar jagung dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa tersedia di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berjumlah 80.000 unit di seluruh Indonesia.

“Nanti kalau semuanya sudah siap, termasuk uangnya, kami akan besarkan (jaringan distribusi) termasuk melalui KDMP. Koperasi ini tidak hanya menyalurkan tapi juga sebagai offtaker (pembeli),” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi di kantornya, Rabu (24/9).

Menurut Arief, sebaran KDMP yang luas akan memudahkan penyaluran SPHP kepada peternak di sekitar koperasi. Hal ini juga telah dibicarakan bersama Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.

“Bagaimana nanti Kopdes-Kopdes ini harus juga siap. Jadi nanti punya alat pipil, punya pengering (drying) sendiri, sehingga bisa menyiapkan kebutuhan para peternak yang ada di daerahnya,” ujarnya.

Arief menegaskan, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah yang ingin menjadikan KDMP sebagai basis bisnis.

Alokasi Anggaran Rp 78 Miliar

Bapanas resmi menyalurkan program SPHP untuk komoditas jagung mulai Selasa (24/9). Arief menyebut langkah ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga harga di tingkat petani dan peternak.

“Intinya hari ini sudah bisa dimulai penyaluran SPHP. Kalau biasanya beras, hari ini jagung. Stok yang siap didistribusikan ada 52.400 ton dengan anggaran Rp78 miliar,” kata Arief.

Stok dan anggaran tersebut akan disalurkan hingga akhir 2025. Arief menambahkan, penyaluran SPHP jagung diprioritaskan bagi peternak mandiri maupun rakyat.

“Penyalurannya sampai awal Desember, karena kami memiliki mekanisme untuk mereview yang harus diserahkan dan dipertanggungjawabkan secara keuangan,” katanya.

Distribusi jagung SPHP difokuskan di sentra produksi peternak di tujuh provinsi, di antaranya Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Peternak tidak dibatasi untuk memperoleh jagung SPHP, namun distribusi tetap dilakukan berdasarkan data pengajuan yang diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sejauh ini, pemerintah telah mendata 2.100 peternak. Mereka secara berjenjang akan diusulkan menjadi anggota koperasi agar penyaluran SPHP tepat sasaran dan tepat waktu.