Gangguan Selat Hormuz Bisa Naikkan Ongkos Truk hingga 12%
Gangguan di Selat Hormuz akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi mengerek ongkos angkut truk di Indonesia hingga 12% dan mendorong kenaikan harga barang sampai 0,8%. Lonjakan dipicu kenaikan harga minyak global yang berdampak langsung pada harga solar domestik sebagai komponen utama biaya logistik.
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai dampak gangguan Selat Hormuz ke Indonesia akan terjadi melalui transmisi harga minyak mentah global, khususnya Brent, ke harga solar domestik. Solar merupakan komponen utama biaya operasional transportasi jalan, yang hingga kini masih menjadi tulang punggung sistem logistik nasional.
“Struktur logistik Indonesia masih sangat bergantung pada transportasi jalan. Ketika harga solar naik, dampaknya langsung terasa pada ongkos angkut,” ujar Setijadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/3).
Sebelumnya, memanasnya konflik antara AS-Israel dan Iran berujung pada penutupan Selat Hormuz. Jalur strategis tersebut dilalui sekitar 20% konsumsi minyak dunia dan 20–25% perdagangan LNG global, sehingga setiap gangguan berpotensi memicu lonjakan harga energi internasional.
Dalam kondisi moderat, jika harga minyak dunia naik US$ 25 per barel, maka harga keekonomian solar di dalam negeri bisa naik sekitar Rp 750–Rp 2.000 per liter, tergantung nilai tukar rupiah dan kebijakan pemerintah. Jika kenaikan harga minyak mencapai US$ 50 per barel, tekanan terhadap biaya distribusi akan jauh lebih besar.
Saat ini, biaya bahan bakar menyumbang sekitar 35–40% dari total biaya operasional truk. Artinya, jika harga solar naik 10%, ongkos angkut bisa naik sekitar 3,5–4%. Jika solar naik 20%, ongkos truk bisa meningkat 7–8%. Bahkan, jika solar naik hingga 30%, ongkos angkut berpotensi melonjak 10,5–12%.
Setijadi mengatakan, rata-rata biaya logistik nasional saat ini diperkirakan sekitar 14% dari harga produk, dengan sekitar separuhnya berasal dari transportasi jalan. Jika ongkos truk naik 7–8%, harga barang secara rata-rata berpotensi terdorong naik sekitar 0,5%.
“Dalam kondisi lebih berat, kenaikan ongkos truk di atas 10% dapat mengerek harga barang hingga mendekati 0,8%,” kata dia.
Komoditas dengan karakter bulky dan margin tipis, seperti pangan, bahan bangunan, serta produk konsumsi cepat saji, dinilai paling rentan terdampak. Industri berbasis impor bahan baku juga menghadapi risiko ganda, yakni kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak serta peningkatan biaya distribusi domestik.
“Risiko terbesarnya adalah inflasi distribusi, terutama untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok. Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa berdampak pada daya beli masyarakat,” kata Setijadi.
Sektor Konstruksi dan UMKM Rentan Tertekan Kenaikan Biaya Logistik
Sektor konstruksi dan UMKM disebut relatif rentan karena tingginya proporsi biaya angkut dan terbatasnya ruang margin. Dalam jangka pendek, pelaku usaha kemungkinan akan melakukan penyesuaian harga atau efisiensi operasional untuk menjaga keberlanjutan bisnis.
SCI merekomendasikan pemerintah menjaga stabilitas harga BBM melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sekaligus mempercepat diversifikasi energi. Penguatan konektivitas multimoda, khususnya optimalisasi angkutan laut dan kereta api, dinilai krusial untuk menurunkan sensitivitas logistik terhadap fluktuasi harga solar.
Dari sisi industri, Setijadi mendorong efisiensi rute distribusi, konsolidasi muatan, serta penerapan mekanisme penyesuaian biaya bahan bakar dalam kontrak logistik. “Tanpa reformasi struktural sistem logistik, setiap gejolak eksternal akan langsung diterjemahkan menjadi tekanan harga domestik,” ujarnya.