Industri Kemasan Harapkan Impor Cina di Tengah Krisis Bahan Baku Plastik

Industri kemasan dalam negeri menghadapi tekanan berat akibat lonjakan harga bahan baku plastik yang dipicu gangguan pasokan global. Konflik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat distribusi bahan baku, sehingga pelaku industri kini berharap pada pasokan impor, khususnya dari Cina.

Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF), Henky Wibawa, mengatakan kondisi saat ini menjadi tantangan besar bagi industri kemasan. 

“Harga plastik melonjak karena bahan baku terganggu akibat konflik di Timur Tengah, dan belum bisa diprediksi akan berlangsung berapa lama,” ujar Henky kepada Katadata.co.id, Rabu (15/4). 

Meski demikian, aktivitas bisnis harus tetap berjalan mengikuti mekanisme pasar. Ia menjelaskan, prinsip supply and demand menjadi penentu utama dalam pembentukan harga. 

Selama stok masih tersedia, pelaku industri akan memprioritaskan pelanggan tetap dengan harga yang dikompromikan agar tetap saling menguntungkan.

Namun, Henky menegaskan pasokan bahan baku dari dalam negeri saat ini sangat terbatas. Kondisi force majeure yang dialami sejumlah produsen membuat suplai lokal praktis menipis.  Dalam situasi ini, impor menjadi opsi yang paling realistis untuk menjaga keberlangsungan industri.

“Pasokan lokal sangat minim. Maka supply impor menjadi harapan, terutama dari Cina yang masih memiliki kapasitas berlebih dan kondisi yang relatif stabil. Harga yang ditawarkan juga lebih kompetitif,” katanya.

Tekanan Regulasi

Tekanan regulasi disebutnya turut memperberat kondisi industri, khususnya bagi sektor hilir, seperti industri kemasan dan para penggunanya yang didominasi usaha kecil dan menengah (UMKM). Ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih kondusif untuk menjaga keberlanjutan industri.

Salah satu isu yang disoroti adalah kebijakan safeguard dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk bahan baku plastik jenis polyethylene (PE) dan polypropylene (PP). Menurut dia, kebijakan itu sedang tidak relevan dalam kondisi saat ini.

Sejak awal, asosiasi industri hilir seperti makanan minuman, kemasan, tenun plastik, dan daur ulang telah menolak kebijakan tersebut. Pasalnya, kapasitas produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50% kebutuhan bahan baku. Kondisi semakin memburuk setelah sejumlah produsen dalam negeri mengalami force majeure dan tidak dapat memasok pasar.

“Sudah saatnya petisi tersebut dicabut. Jangan sampai kebijakan ini justru semakin membebani industri hilir di tengah situasi yang sulit seperti sekarang,” kata dia.

Henky juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor hulu dan hilir agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, pendekatan yang saling menguntungkan menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan industri kemasan nasional di tengah krisis bahan baku.