Pemerintah Siapkan Proyek Dapur Susu Indonesia untuk Pasok Kebutuhan Susu MBG

Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menyiapkan proyek Dapur Susu Indonesia (DASI) sebagai model pengolahan susu skala kecil untuk mendukung pasokan susu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat pengembangan peternakan sapi perah di berbagai daerah.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan konsep DASI dirancang agar koperasi dan peternak dapat mengolah susu secara mandiri tanpa harus bergantung pada industri pengolahan susu berskala besar yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Saat ini populasi sapi perah nasional tercatat sekitar 540.657 ekor, dengan lebih dari 90% berada di peternakan rakyat. Sementara itu kebutuhan sapi perah nasional mencapai 2 juta ekor.

Pemerintah menargetkan peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu nasional yang terus meningkat seiring pelaksanaan program MBG.

Menurut Makmun, satu unit DASI dapat dibangun dengan investasi di bawah Rp 5 miliar dan mampu memasok kebutuhan sekitar 5 hingga 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami sudah membuat prototipenya. Dengan modal mungkin di bawah Rp 5 miliar itu sudah bisa membuat satu unit Dapur Susu Indonesia yang kemudian bisa menyuplai sekitar 5 sampai 10 SPPG di sekitarnya," kata Makmun dalam diskusi Hari Susu Nusantara 2026.

Ia menjelaskan DASI dikembangkan untuk menjawab tantangan distribusi susu segar sekaligus membuka peluang pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa. Saat ini sebagian besar industri pengolahan susu masih terpusat di Jawa, sementara wilayah lain memiliki keterbatasan fasilitas pengolahan.

Melalui model pengolahan berskala kecil, peternakan sapi perah di berbagai daerah dapat berkembang lebih cepat karena memiliki akses pasar yang lebih dekat.

Makmun mencontohkan, daerah yang memiliki populasi sekitar 100 hingga 200 ekor sapi perah sudah dapat membangun unit DASI yang kemudian menyalurkan produk susu langsung ke SPPG.

"Dengan adanya offtaker dan bangunan model pengolahan yang kecil-kecil, maka sapi-sapi perahnya akan menyebar. Misalnya basisnya 100 sampai 200 ekor di setiap wilayah, kemudian dibangun Dapur Susu Indonesia yang langsung menyuplai ke SPPG," ujarnya.

Menurut dia, selama ini peternak kerap menghadapi persoalan lemahnya sektor hilir yang menyebabkan produksi susu tidak terserap optimal. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak enggan memperbesar usaha karena tidak memiliki kepastian pasar.

Karena itu, pemerintah mengandalkan program MBG sebagai pasar yang dapat menyerap produksi susu peternak. Dalam program tersebut, susu menjadi salah satu menu yang wajib diberikan kepada penerima manfaat sedikitnya dua kali dalam sepekan.

"Jaminannya adalah di-offtake oleh Badan Gizi Nasional karena susu menjadi menu wajib," katanya.

MBG Bisa Serap Susu UHT, Pasteurisasi, maupun Sterilisasi

Makmun mengatakan susu yang dapat diserap program MBG tidak terbatas pada susu UHT, tetapi juga mencakup susu pasteurisasi, dan susu sterilisasi yang dapat diproduksi oleh koperasi maupun unit pengolahan skala kecil.

Pemerintah berharap model DASI dapat mendorong pengembangan peternakan sapi perah di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Indonesia Timur.

Kementan saat ini juga mulai menguji model pengembangan terintegrasi di Sulawesi Selatan yang menghubungkan peternakan sapi perah dengan fasilitas pengolahan dan pasar akhir melalui program MBG.

"Kami mencoba model terintegrasi mulai dari peternakannya sampai hilirnya. Tinggal bagaimana nanti susu tersebut bisa disalurkan ke SPPG-SPPG sehingga peternak semakin semangat mengembangkan usahanya," ujar Makmun.

Permintaan terhadap Susu Sapi Melonjak 

Badan Gizi Nasional mencatat permintaan terhadap susu sapi kian melonjak semenjak dimulainya program MBG.  PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan, mengatakan penerima manfaat MBG telah mencapai lebih dari 63 juta orang sehingga kebutuhan susu kian meningkat signifikan. 

Menurut dia, terdapat dua kendala utama dalam pemenuhan susu untuk program tersebut. Pertama, distribusi ke wilayah terpencil yang masih menghadapi hambatan logistik sehingga pasokan tidak selalu tersedia tepat waktu.

"Kondisi geografis dan distribusi menjadi tantangan. Di beberapa daerah, susu sulit didapat karena memang tidak tersedia di pasaran saat dibutuhkan," katanya dalam gelaran acara yang sama.

Kedua, tingginya kebutuhan susu untuk MBG membuat pasokan di pasar menjadi semakin terbatas. Dalam praktiknya, pelaksana program harus membagi alokasi antara kebutuhan MBG dan kebutuhan masyarakat umum agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.

"Kalau semua pasokan diambil untuk MBG, masyarakat umum akan mendapatkan susu dari mana? Karena itu, biasanya dilakukan pembagian alokasi antara kebutuhan MBG dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.