Kelas Menengah Tertekan, Kadin Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Perusahaan Besar

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke dalam rantai pasok industri dan global value chain guna memperkuat kelas menengah, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Aviliani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 5% saat ini banyak ditopang oleh konsumsi kelompok menengah atas.

"Kalau kita masih bisa tumbuh sekitar 5%, itu karena konsumsi kelas menengah atas masih kuat. Walaupun jumlahnya sedikit, mereka mendominasi hampir 65% dari total konsumsi," ujar Aviliani  dalam acara Kelas Menengah Indonesia di Persimpangan “Membedah KIMCI 2026 dan Implikasinya bagi Dunia Usaha di Jakarta Selatan, Kamis (4/6).  

Namun, di balik pertumbuhan tersebut terdapat persoalan kesenjangan yang semakin terlihat di masyarakat. Karena itu, fokus kebijakan seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kelompok masyarakat yang rentan mengalami penurunan pendapatan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendorong UMKM menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar, seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara Asia.

"Di Thailand, Korea, dan Vietnam, UMKM menjadi bagian dari supply chain atau global value chain perusahaan besar. Di Indonesia, UMKM memang banyak menyerap tenaga kerja, tetapi sebagian besar belum naik kelas karena masih berada pada level subsisten," katanya.

Ia juga menyoroti penurunan jumlah rekening tabungan dengan saldo di bawah Rp100 juta. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa sebagian masyarakat mulai mengandalkan tabungan untuk mempertahankan konsumsi.

"Artinya sebagian masyarakat sudah mulai makan tabungan. Kalau kondisi ini berlanjut dan tabungan habis, itu bisa menjadi persoalan sosial yang perlu diantisipasi," ujarnya.

Fokus pada Pasar dan Permintaan, Bukan Sekadar Kredit

Aviliani menilai dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui penyaluran kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yang lebih penting adalah memastikan adanya pasar dan permintaan terhadap produk UMKM.

"Kita selama ini terlalu fokus pada sisi supply melalui kredit. Padahal yang lebih penting adalah demand side. Kalau dikasih kredit tetapi tidak ada permintaan, UMKM juga tidak bisa berkembang," katanya.

Pembinaan UMKM harus menemukan pola serta model baru. Aviliani mengusulkan perubahan model dari yang berfokus pada subsidi kredit menjadi kolaborasi antara perusahaan besar dan UMKM melalui skema closed loop.

Skema ini merupakan sistem kolaborasi bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir. Model ini menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar selaku off taker alias penyerap produk. 

Dalam model itu, perusahaan dan UMKM sama-sama memperoleh insentif sehingga pelaku usaha kecil mendapatkan kepastian pasar, pendampingan, serta peningkatan kualitas produk.

Ia mencontohkan sejumlah perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan pola tersebut, seperti Sinarmas dan Astra melalui program pembinaan UMKM.

"UMKM yang dibina bahkan ada yang sudah naik kelas dan menjadi wajib pajak. Mereka berkembang karena menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Aviliani, pendekatan tersebut juga dapat mengurangi risiko kredit macet karena UMKM memiliki pasar yang lebih jelas dibanding hanya mengandalkan pinjaman modal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional apabila pelibatan pelaku usaha kecil diperluas.

Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam ekosistem industri dan program pemerintah dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat kelas menengah.

Perlu Skala Ekonomi

UMKM Indonesia perlu didorong untuk membangun skala ekonomi (economic of scale) agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar dan bersaing secara berkelanjutan.

Ia mencontohkan Thailand yang memiliki program satu daerah satu produk unggulan serta Korea Selatan yang melibatkan UMKM dalam sekitar 40% rantai nilai global.

"UMKM kita sering tidak mampu memenuhi pesanan dalam jumlah besar karena belum mencapai economic of scale. Akibatnya mereka sulit bersaing dan sulit naik kelas," katanya.

Menurutnya, pendekatan serupa juga dapat diterapkan pada sektor pertanian yang masih menjadi kantong terbesar penduduk miskin di Indonesia. Dengan mengonsolidasikan petani dalam satu kawasan produksi dan memberikan insentif untuk bekerja sama, kualitas dan volume produksi dapat lebih terjamin sehingga menarik bagi dunia usaha.

"Program-program yang ada perlu dievaluasi dari hasil akhirnya. Yang terpenting bukan banyaknya program atau kredit yang disalurkan, tetapi apakah UMKM benar-benar naik kelas dan pendapatan masyarakat meningkat," ujar Aviliani.