Pemerintah Kucurkan Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg, Atasi Dampak Rupiah Melemah

Pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton pertama guna meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap komoditas yang hampir seluruh pasokannya masih bergantung pada impor. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kedelai menjadi salah satu komoditas yang rentan terdampak pelemahan kurs karena hampir 100% kebutuhan nasional masih berasal dari impor.

"Oleh karena itu, tadi kami memutuskan dalam rapat bahwa kedelai yang hampir 100% masih impor tentu akan terdampak oleh perubahan harga. Mungkin harganya tidak naik, tetapi ukurannya bisa berkurang," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di kantornya, di Jakarta,, Selasa (9/6).

Untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat pelaku usaha, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram. Program tersebut akan mencakup pasokan kedelai sebanyak 250.000 ton pada tahap awal yang penyalurannya dilakukan melalui Perum Bulog.

Dengan volume 250.000 ton atau setara 250 juta kilogram, nilai subsidi yang digelontorkan pemerintah diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar.

Zulhas menjelaskan, pelemahan kurs rupiah dari sekitar Rp16.500 per dolar AS menjadi Rp18.000 per dolar AS menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut. 

Meski dampak kenaikan kurs terhadap harga kedelai dinilai tidak mencapai Rp2.000 per kilogram, pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah tersebut untuk memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha.

"Dolar sekarang dari Rp16.500 menjadi Rp18.000. Sebenarnya dampaknya tidak sampai Rp2.000 per kilogram, tetapi kami memutuskan memberikan subsidi Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton pertama," katanya.

Menurut Zulhas, mekanisme teknis pelaksanaan program akan diatur lebih lanjut oleh Bulog. Sementara itu, tindak lanjut kebijakan akan dibahas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan.

Ia menambahkan keputusan subsidi kedelai menjadi salah satu langkah prioritas pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan eksternal dan gejolak nilai tukar.

"Jadi, keputusan pertama adalah terkait kedelai," kata Zulhas.

Pemerintah berencana segera mengirimkan surat kepada kementerian terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut. Namun hingga kini, jadwal pasti pelaksanaan program masih menunggu proses administrasi dan penetapan teknis lebih lanjut.

"Nah, ini kita mau buat surat langsung. Ini baru putus rapat," ujar Zulhas.